Mega Proyek Infrastruktur Diisi Tenaga Kerja Tiongkok atau Laporan BPS yang Hoax?

oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)

“Februari 2016 s/d Agustus 2016 jumlah karyawan berkurang 470 ribu orang.”

Infrastruktur merupakan proyek andalan pemerintahan Jokowi. Sektor infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintahan ini dari awal. Infrastruktur tidak hanya dijadikan sebagai dasar bagi pembangunan  conectivity. Namun juga sebagai alat untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Maka dirancanglah berbagai proyek infrastruktur skala besar. Megaproyek listrik 35 ribu megawatt, kilang minyak, tol darat, laut, udara, dan lain sebagiannya, yang nilainya mencapai ribuan triliun. Proyek yang dibiayai dengan utang, investasi asing dan pajak rakyat telah menyedot sebagian besar potensi keuangan nasional.

Namun laporan BPS Januari 2017 sungguh mengejutkan. Ternyata ratusan mega proyek pemerintahan Jokowi ternyata tidak berdampak sama sekali bagi penyerapan tenaga kerja.

Padahal untuk proyek sebesar itu dan seluas itu maka industri bisa terbangun, jutaan kesempatan kerja sektor formal tersedia.

Sementara berdasarkan laporan BPS jumlah orang Indonesia yang bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,85 juta orang sedangkan  jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2016 sebanyak 118.41 juta orang. Berarti jumlah orang yang bekerja berkurang 244 ribu orang.

Lebih jelas lagi jumlah orang yang bekerja dengan status buruh dan karyawan pada Februari 2016 sebanyak 46.30 juta berkurang menjadi 45.83 juta jiwa pada Agustus 2016 atau berkurang sebanyak 470 ribu jiwa. Ini adalah pengurangan sangat besar jumlah pekerjaan yang sangat besar.

Muncul pertanyaan apakah mega proyek pemerintahan Jokowi ini memang menyerap banyak tenaga kerja, tapi ternyata sebagian besar adalah tenaga kerja asing? Apakah mega proyek pemerintah justru menciptakan kesempatan kerja di luar negeri karena menggunakan barang barang impor?

Atau jangan jangan laporan BPS yang Hoax hendak menyerang keberhasilan pemerintah Jokowi yang berhasil membangun infrastruktur megah selama setengah periode masa pemerintahannya..? Hanya BPS dan Pemerintahan Jokowi yang tahu.