Berikut Dua Peluang ‘Kecurangan’ Ahok yang Harus Diwaspadai
PDIP RESMI USUNG AHOK-DJAROT. Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) dan Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah (kanan) saat jumpa pers pengumuman calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/9). PDIP resmi mengusung duet petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat untuk maju dalam Pilkada Serentak 2017. foto: metrotvnews
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sesuai hasil rekapitulasi suara KPU DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir alias keok di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta tersebut. Itu artinya pasangan Anis-Sandi dan Ahok-Djarot melangkah diputaran kedua yang digelar 19 April 2017 mendatang.
Di putaran kedua, Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memprediksi sepertinya Anis-Sandi berpeluang menjadi gubernur berikutnya. Namun, dengan dua kekuatan yang lebih dimiliki Ahok-Djarot maka pertarungan sengit akan berlangsung di putaran kedua kelak.
Bahkan Doli menyampaikan ada dua kekuatan yang dimiliki Ahok yang tak dimiliki Anis. Dan kedua kekuatan itu bisa memenangkan Ahok pada Pilgub DKI ini. Yakni dengan kekuatan money bombing dan power playing.
“Ahok punya kekuatan lebih, yang pertama yaitu dengan pendekatan money bombing. Ia ‘mengebom’ atau menghamburkan uang secara besar-besaran kepada calon pemilih,” jelas Doli saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (18/2/2016).
Mantan Ketua Umum DPP KNPI ini menilai, Ahok unggul dengan dukungan dari pengusaha kelas kakap Cina dan Pribumi yang mempunyai kepentingan bisnis. Layak jika disebut, faktor modal finansial menjadi kekuatan besar bagi Ahok dan tim suksesnya memenangkan Pilkada DKI kali ini.
“Andai kita hitung per kepala Rp 2 juta hingga Rp 3 juta rupiah seperti isu yang berkembang di tengah masyarakat maka Rp 1 juta per pemilih maka jumlah totalnya bisa mencapai Rp 3 triliun,” ungkap Doli.
Menurut mantan aktivis HMI ini, bagi para pengusaha yang terlibat di belakang Ahok angka Rp 3 triliun itu termasuk angka kecil bila dibandingkan prospek yang ingin diperoleh dengan satu proyek reklamasi pantai utara saja.
“Sehingga tak ada masalah, no problem bagi mereka, para pengusaha kelas kakap ini sebagai tuannya Ahok untuk menggelontorkan dana sebesar itu guna upaya memenangkan jagoannya di Pilkada,” terangnya.
Selain itu, lanjut Doli, dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI saat ini, maka memudahkan Ahok menggunakan kekuatan birokrat pemerintahan dari atas hingga bawah untuk mendukung kekuasaannya.
“Kedua, Ahok bisa menang dengan pendekatan kekuatan playing power. Di mana Ahok menggunakan semua perangkat kekuasaan dari level pusat hingga daerah. Dan Ahok bisa melakukan impor pemilih ilegal seperti yang sudah santer belakangan ini,” ujarnya.
“Kita bisa lihat, di mana-mana banyak bermunculan orang bermata sipit berdatangan ke TPS tanpa asal usul yang jelas. Apalagi belakangan ini makin merebak kasus e-KTP palsu, kelebihan cetak kertas suara, hingga pemutakhiran DPT yang juga bermasalah,” sambungnya. (HMS)
