Presiden Minta Pisahkan Agama Politik: Bukti Jokowi Tak Paham Hukum…

Oleh: DR Eggi Sudjana, Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa

Bagaimana​ hidup kita hari ini jika dipisahkan antara agama dengan politik? Sementara harga-harga cabe, bawang, gula, beras dll-nya yang merupakan kebutuhan hidup Masyarakat ditentukan oleh keputusan politik. Bagaimana memisahkannya Agama dan Politik ???

______________________________________

Tanggapan terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait agama harus dipisahkan dari Politik. Sesuai perspektif yuridis, tampak jelas Presiden Jokowi tidak paham hukum dasar di Indonesia yang mendasarinya pada Tuhan yang maha Esa (pasal 29 ayat 1 dari UUD 1945) dan negara menjamin WNI dalam menjalankan agamanya (pasal 29 ayat 2 dari UUD 1945).

Jadi bagaimana agama dan politik bisa DIPISAH dalam hidup kita? Bukankan dalam bernegara jika dipisahkan dari agama tentu terjadi demoralisasi bahkan bagi yang muslim jadi bertentangan dengan​ komitmennya pada Allah SWT yaitu Solatku, ibadah dan hidup serta matiku hanya untuk Allah SWT.

Bagaimana​ kita hidup hari ini jika dipisahkan antara agama dengan politik? Sementara harga-harga cabe, bawang, gula, beras dll-nya yang merupakan kebutuhan hidup Masyarakat ditentukan oleh keputusan politik? Bagaimana memisahkannya agama dan politik ???

Kedua, secara Historis Jokowi tampak melupakan sejarah yaitu bangsa Indonesia merdeka karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang diakui dalam mukadimah alinea 3 dari UUD 1945.

Pada waktu itu menuju suasana kemerdekaan teriakkan rakyatnya adalah allahukbar, hidup atau mati.

Ketiga, secara philosofis, Jokowi telah sekular karena memisahkan kehidupan beragama yang tentunya peran Tuhan tidak​ boleh ikut campur dengan​ poltik, bagaimana​ bisa?

Keempat, secara sosiologis, Jokowi mengingkari keyakinan rakyat Indonesia yang semuanya beragama baik Islam, Kristen, Hindu, Budha dan seterusnya untuk menjalankan keyakinan dalam berbangsa dan bernegara. Karena harus dipisahkan dengan​ politik. Bagaimana mau ikut pemilu, pilpres dan pilkada?

Kelima, secara Psikologis atau susana kejiwaan kebatinan rakyat yang khusus mayoritas beragam Islam sangat dihina oleh Jokowi. Karena Agama dijadikan biang kerok brengseknya kehidupan, kisruhnya dan konflik di masyarakat.

Oleh karena itu, agama harus dipisahkan dengan​ politik, persis tapi tidak sama dengan​ usulan Aidit gembong PKI yang mengatakan agama candu bagi masyarakat. Maka jika masyarakat mau maju harus dijauhkan dari agama, yang kita tahu itu ajaran dari Karl Marx tokoh komunis dunia.

Kita teringat pula pada Jendral AH. Nasution yang mengatakan “Bagi yang berpaham Komunis tidak sejalan dengan yang berpaham pancasilais, karena mereka ingin menghilangkan peranan Tuhan yang Maha Esa, jikapun mereka mengaku beragama, itu pasti pura-pura saja.”

Apakah ini menunjukkan PKI bangkit lagi di Indonesia??? Harapan saya selaku Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa = PPB, kiranya Jokowi berkenan mengakui kekeliruannya ‘bertobat’ dan istiqfar untuk kembali ke jalan yang benar dengan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara baik dan benar serta konsisten menuju Indonesia Bertaqwa pada Allah SWT. []