Mengusut Pengampun dan Pengemplang Pajak
Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI)
Salah satu kebohongan terbesar pemerintahan Jokowi adalah menjanjikan tax amnesty akan menambah penerimaan pajak
_______________________________________
Faktanya kwartal pertama (I) tahun 2017 penerimaan pajak merosot. Mana wajib pajak yang baru yang diklaim pemerintah bertambah ? Mana hasil deklarasi aset yang katanya menambah object pajak?
Mana dana repatriasai yang katanya akan menambah investasi dan menghasilkan penerimaan pajak? Apa sebetulnya yang terjad?
Tax amnesty telah menghapus piutang pemerintah kepada pengemplang pajak. Ini tidak mungkin terjadi tanpa ada imbalan kepada oknum pemerintah.
Pemerintah telah melakukan cuci uang hasil kejahatan pajak dan kejahatan lainnya. Ini adalah kejahatan yang tak terampuni baik secara hukum nasional maupun internasional. Pemutihan harta haram ini tidak mungkin tanpa ada imbalannya kepada oknum pemerintah.
Pemerintah telah melegalisasi aset koruptor BLBI dan lain lain yang sampai saat ini masih disimpan di bank bank asing di luar negeri. Ini tidak mungkin terjadi tanpa ada imbalannya.
Semua ini adalah kebohongan yang dilakukan pemerintah melalui tax amnesty terjadi di depan mata, telanjang dan kasar.
Negara tidak mendapatkan apa apa? Tidak mendapatkan tambahan penerimaan pajak, tidak mendapatkan tambahan investasi, tidak mendapatkan tambahan keuangan nasional.
Sekarang rakyat indonesia harus menghadapi uang hasil kejahatan yang akan mencari obyek kejahatan lebih lanjut. Rakyat harus bersiap siap menghadapi kejahatan keuangan dan kriminal dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
Sementara pada saat yang sama negara sedang lemah. Akibatnya supremasi taipan, para penjahat BLBI, para pebisnis narkoba, prostitusi, para penyeludup barang ilegal semakin merajalela.
Pemerintahan Jokowi telah menjadi pengampun bagi para pengemplang pajak dan para kriminal transnasional. Tidak mungkin pemerintahan ini lolos dari pengadilan internasional. []
