Evaluasi Pilgub DKI: Demokrasi Indonesia Makin Dewasa
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai para wartawan
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua telah usai. Kendati mengalami dinamika yang tinggi, dan kekhawatiran masyarakat akan terjadi konflik pasca Pilkada. Namun kekhawatiran itu itu tidak terjadi.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, kondisi itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia yang semakin hari semakin dewasa.
“Persoalan Pilkada ini sudah selesai. Alhamdulilah, apa yang menjadi kekhawatiran akan terjadi konflik di tingkat masyarakat itu tidak terjadi,” kata Fadli dalam Diskusi Kebangsaan dengan tema Rekonsiliasi Pascapilkada DKI Jakarta Putaran Kedua yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dengan Wartawan Koordinatoriat DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017) kemarin.
Hadir dalam diskusi itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Eriko Sotarduga, dan Pakar Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Polcomm Insitute Heri Budianto.
“Meskipun dinamikanya tinggi, pada akhirnya rakyat memutuskan, dan kita kembali hidup seperti biasa. Saya mengamati, ada tiga hal yang menjadi faktor yang menyebabkan dinamika dalam Pilkada DKI jJakarta ini,” jelas Fadli.
Fadli menyampaikan Pilkada DKI berjalan damai. Pertama, lanjut Fadli, karena proses politik di Pilkada yang sangat dinamis, dan Ibukota merupakan bagian yang strategis di dalam kontestasi politik.
“Kedua, proses kebijakan dari sisi policy. Dan yang terakhir adalah proses hukum. Dan dari sisi politik, kita mlelihat ini sudah selesai dan sudah mudah dilakukan rekonsiliasi. Anies-Sandi, meskipun belum resmi, sudah dinyatakan secara quick count sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih,” paparnya.
“Dan saya kira Ahok-Djarot sudah menyampaikan itu. Tinggal nanti bagaimana dalam proses transisi. Saya kira telatif tidak ada gejolak di tingkat politik pasca Pilkada,” sambung Fadli optimis.
Sementara dari sisi kebijakan, kata Fadli, pasti berhimpitan baik saat sebelum Pilkada, maupun setelah Pilkada. Sebelum Pilkada, tentu menjadi kritik dari para kontestan, misalnya menyangkut kebijkan yang pro rakyat atau tidak, seperti penggusuran, isu reklamasi dan lainnya.
“Tapi itu pun bisa menjadi tanggung jawab dari Gubernur dan Wagub terpilih di dalam mengatasi dan membuat policy atau kebijakan pada masa pemerintahan di daerahnya,” yakin politisi F-Gerindra itu.
Kemudian yang menurut Fadli belum selesai adalah masalah hukum. Ia menilai, banyak sekali implikasi dari pra pilkada dan pasca pilkada yang terkait masalah hukum, karena berhimpitan dengan kepentingan politik dan hukum.
“Sehingga belum terjadi proses rekonsiliasi dari proses hukum yang ada. Misalnya terhadap Ahok yang menyampaikan satu pidato dan menjadi kasus yang besar dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia,” nilai Fadli.
Politisi asal dapil Jawa Barat itu yakin, rekonsiliasi politik lebih mudah. Menurutnya, justru persoalan hukum yang harus jelas kedudukannya, karena ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak.’
“Alhamdulilah, apa yang terjadi di Jakarta berlangsung dengan aman, damai, dan yang namanya gejolak dan dinamika pasti terjadi dimana-mana. Dan saya kira, kita masih dalam standar demokrasi yang baik. Demokrasi kita jauh lebih dewaasa dibanding negara lain,” kata Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini. (SANIKA)
