May Day 2017, SBSI Nilai Pemerintah Kurang Perhatikan Nasib Buruh

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 menilai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menyengsarakan hidup rakyat terutama kaum buruh, yang gajinya ditetapkan dalam UMK.

Kebutuhan hidup kaum buruh terus meningkat seperti kebutuhan pendidikan buat anak, kontrakan rumah, membayar angsuran kredit, dan biaya lainnya.

Ketua Umum DPP SBSI 1992 Sunarti mengatakan, kaum buruh banyak memberikan devisa ke negara, akan tetapi kesejahteraan kaum buruh tidak ada peningkatan. Kebijakan pemerintah, sambungnya, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan, sungguh tidak populer di mata rakyat ditengah keresahan masyarakat.

“Kaum buruh telah terpenjara oleh rutinitas kerja, ditambah lagi dengan represifitas dari pengusaha serta ancaman-ancaman PHK dari pihak perusahaan,” kata Sunarti di Gedung Juang 45, Jakarta, Ahad (30/4/2017).

Sunarti menambahkan, buruh harus berjuang membuka kedok demokrasi munafik di negara ini. Kita harus, lanjutnya, terus menerus mengekspos keburukan para politisi borjuis dan parta-partai mereka.

Buruh selalu dijadikan objek oleh elit-elit partai politik di saat pemilu berlangsung, akan tetapi buruh tidak pernah dijadikan subjek dalam pengambilan keputusan ditingkatkan kaum buruh.

“Buruh harus mulai berani memisahkan diri dari elemen-elemen cecungut progresif. Buruh harus menggunakan situasi untuk menjelaskan kepada seluruh lapisan rakyat tertindas mengenai tujuan perjuangan kelas buruh,” pintanya. (JAY)