Ketum KNPI Minta KPK Tetap Tegak Berdiri Berantas Korupsi
Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus saat diwancarai wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (16/6/2017)
JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MRD) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap tegak berdiri di tengah derasnya gelombang pelemahan institusi anti rasuah itu.
Hal itu disampaikan MRD di Gedung KPK usai Pengurus DPP KNPI melakukan audiensi dengan pimpinan KPK, Jakarta, Jum’at (16/06/2017).
“Saat ini kita menyaksikan KPK tengah merasakan tekanan politik sebagai ekses, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya memberantas praktik korupsi. Bukan kali ini saja, tekanan terhadap upaya melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi dilakukan. Di masa sebelumnya perseteruan KPK dengan institusi dan atau lembaga negara acapkali terjadi,” jelas Rifai.
Menurutnya, KPK sebagai bagian produk dari proses demokrasi di Indonesia yang tengah berlangsung tidak pernah luput dari kealfaan. Untuk itu, KPK perlu mendapatkan dukungan untuk mengoptimalkam peran, fungsi, dan narasi awal kehadiran KPK perlu diperkuat.
“Sebab kita semua berharap bahwa keberadaan KPK mampu menerabas aneka kasus korupsi yang tidak dapat ditangani oleh institusi penegak hukum yang telah eksis sebelumnya. Inilah narasi awal yang melatari berdiri nya KPK di negeri ini. Pimpinan-pimpinan KPK yang telah di seleksi, dipilih dan ditetapkan bukan sekedar manusia-manusia pilihan yang bekerja untuk kepentingan negara. Sumpah yang telah diucapkan merupakan janji dan tugas suci untuk bekerja menembus resiko apapun,” papar kader NU ini.
“Narasi inilah yang seharusnya menjadi kekuatan terhadap keputusan, kebijakan dan langkah KPK untuk menjalani misi utamanya,” sambungnya.
Di tempat berpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengucapkan terima atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Pengurus DPP KNPI yang masih memberi harapan besar pada KPK dalam memberantas korupsi.
“Semoga dukungan KNPI ini bisa memperbaiki kinerja kami dalam memberatas korupsi di Indonesia. Karena dalam memberantas korupsi di Indonesia tak hanya bisa dilakukan oleh sepihak, tapi harus bersama-sama,” terang Syarif pada lintasparlemen.com. (HMS)
