Ayo Sambut Baik Tawaran Habib Rizieq Bentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
Tampak dari belakang para tokoh FPI menyampaikan orasi di Milad ke-18 kemarin
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, Ahli Tata Negara
Saya dan kita semua harus menyambut baik tawaran Habib Rizieq Syihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah.
Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum’at yang lalu sebagaimana dikutip Detik.com (Minggu, 18/6/2016).
Adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa kita.
Saya berkeyakinan para tokoh itu semuanya beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah, hal itu saya adalah wajar dalam kehidupan demokrasi.
Sebaliknya, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi.
Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan.
Terhadap permasalahan ini, saya mengatakan bahwa Pemerintah seyogyanya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif. Bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.
Untuk itulah, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan “kriminalisasi” terhadap ulama dan aktivis.
Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini, menurut Yusril harus dicarikan jalan keluarnya.
Ditanya lebih konkret kesediaan saya memenuhi permintaan Rizieq untuk menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah. Karena posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik.
Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa.
Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, saya mengatakan bahwa adalah kewajiban untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya.
Hakikat rekonsiliasi adalah ukhuwwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama.
Karena itu, saya melihat, sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal di mana kita saling maaf-memaafkan. []
