Mbalelo Soal FDS, Presiden Diminta Copot Mendikbud
Ketua Dewan Penasehat FUI Bogor, Ridwan Darmawan
JAKARTA – PROGRAM Full Day School (FDS) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi terus menuai kontroversi. Meski sudah diambil kebijakan oleh Pemerintah melalui Presiden Jokowi agar menunda pelaksanaan Permendikbud tentang FDS itu. Namun, Menteri Muhajir tetap saja ngotot dan mbalelo terkait FDS tersebut.
Di lapangan, di tengah menunggu Perpres yang sedang disusun untuk menjadi payung hukum dari Program Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental, isu FDS masih saja menggelinding. Menteri Muhajir terus berupaya menyakinkan publik dengan program FDS tersebut.
Alasan itu, Ketua Persaudaraan Pengelola Madrasah Diniyyah Bogor Ridwan Darmawan menilai selayaknya Presiden Jokowi mencopot Mendikbud Muhajir Effendi segera. Karena Menteri Muhajir tidak mematuhi perintah Presien Jokowi untuk memberlakukan FDS tersebut.
Bahkan, Menteri Muhajir masih terlihat ngotot memberlakukan programnya itu. Apalagi sejumlah anggota Komisi X DPR RI telah menolak program sekolah 8 jam sehari tersebut. Apa gerangan sehingga Menteri Muhajir mbalelo dan ngotot memberlakukan FDS tersebut?
“Saya kira Pak Muhajir layak dicopot, masih banyak kok stok tokoh-tokoh pendidikan yang layak untuk berkhidmat mengurus dunia pendidikan kita sesuai Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental Pak Presiden Jokowi,” kata Ridwan pada lintasparlemen.com, Rabu (12/7/2017).
Menurut Ridwan, Menteri Muhajir di beberapa kesempatan, tetap saja menyatakan akan memberlakukan Permendikbud tentang FDS. Padahal yang bersangkutan telah dipanggil oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan Rais Aam PBNU KH Maruf Amin beberapa waktu lalu. Jelas, sikap ini adalah mbalelo dan terkesan menegasikan keberadaan Presiden Jokowi.
“Presiden Jokowi tentu tidak sedang menunjukkan kekuasaannya ketika mengambil kebijakan menunda Pemberlakuan Permendikbud tentang FDS. Namun beliau tentu berdasarkan masukkan serta fakta terjadinya penolakan yang serius dari masyarakat yang menolak pemberlakuan FDS, Mendikbud itu terlalu jauh bersikap,” papar Ridwan.
Ridwan menambahkan, Presiden jelas-jelas sudah mengintruksikan untuk membatalkan Permendikbud FDS, berencana akan diterbitkan Perpres yang dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan organisasi masyarakat yang bergerak di dunia pendidikan.
“Kita merasa aneh, kok Mendikbud ini memaksakan program itu tetap jalan, ini jelas pembangkangan. Kami tetap menolak pemberlakuan FDS, karena jelas akan memberangus keberadaan madrasah-madrasah Diniyyah yang kami kelola, yang sudah ada sejak orang tua kami mendirikannya sebagai bagian dari khidmat orang tua kami bagi sumbangsih untuk Negeri,” tutup Ridwan dengan geram. (PANJI)
