‘Kenapa hanya PAN yang Diusik oleh Partai Koalisi Pemerintah?’

JAKARTA – PARTAI koalisi pemerintahan​ Jokowi-JK kelihatanya​ sedang mendapatkan ujian lagi. Kabarnya sejumlah partai koalisi khususnya PDIP, Hanura dan Nasdem geram dengan sikap PAN yang disebut mbalelo. Kok bisa?

Karena alasan itu sejumlah koalisi partai pemerintah meminta PAN tidak perlu berada dalam satu koalisi di kabinet jika tetap memiliki perbedaan pandangan dengan mereka. Bahkan kursi yang telah diperoleh PAN minta di-reshuffle. Waduh, gaduh lagi.

Sementara itu, PPP sebagai parpol pendukung pemerintah biasa-biasa saja menanggapi perbedaan sikap PAN yang kerap berbeda dengan partai pemerintah di DPR.

PPP menilai justru itu sebagai dinamika dan meminta segala perbedaan sebaiknya diselesaikan dalam internal koalisi. Jangan dibawa ke ranah publik karena bikin gaduh perpolitikan nasional.

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berharap PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah jika kerap beda suara. Hasto mengatakan Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah mendukung pemerintah. Parpol yang beda akan mendapat catatan tersendiri.

Terkait desakan keluar atau tidaknya PAN dari koalisi pemerintahan, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Karena PAN baru masuk ke pemerintahan Jokowi setelah dilantik menjadi presiden. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan pesaing Jokowi di Pilpres 2014 lalu bersama PKS, PPP dan Gerindra.

“Kalau soal pantas atau tidak keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintahan? Kita di PPP menyerahkan soal ini kepada Presiden. Karena itu sebagai urusan Presiden kita. Bukan hanya PAN masuk koalisi usai Pilpres 2014 lalu. Ada 3 parpol yang masuk koalisi ini (setelah Pilpres) ada PPP dan Golkar. Parpol itu pastinya punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden dalam koalisi,” kata Sekjen PPP Arsul Sani, Jumat (13/7/2017).

Sejumlah partai yang taat dengan pemerintah seperti Hanura, Nasdem dan PDIP menuding PAN tak loyal. Apalagi dituding itu diperuncing dengan perbedaan​ sikap dalam RUU Pemilu dengan PDIP khususnya soal presidential threshold.

Menurut Arsul, partai lain seperti PKB juga berbeda dalam presidential threshold yakni ingin di angka 10 persen. Terus, kenapa hanya PAN yang diusik sementara yang lain seperti PKB kok tak ‘diusik’?

“Sebenarnya begini, kalau ada perbedaan, sebaiknya diselesaikan di dalam internal koalisi saja. Perkembangan 2 hari terakhir ini PAN punya opsi presidential threshold 20-25 persen bukan? Kalau ukurannya presidential threshold, maka PKB sejauh yang saya lihat juga belum fix di angka 20-25 persen, lha apa mau dibilang mbalelo juga kalau begitu?” Tegas Arsul. (HMS)