‘Kembangkan Dunia Pariwisata Indonesia Harus Sustainable untuk Rakyat’
Saat Deputi Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menerima Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharuddin Parawowan kembali di Undang Prof Dr. HM Ahman Syah di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (26/7/2017) kemarin.
Oleh: Baharudin Farawowan, Ketua DPP KNPI Bidang Maritim
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di penjuru Nusantara. Bahkan Prof. A.B. Lapian menyebutnya lautan yang ditaburi pulau-pulau.
Tentu saja hal itu membuktikan bangsa ini kaya akan sumber daya kelautan, baik yang di permukaan maupun di dasar laut. Mulai dari sektor perikanan, terumbu karang, minyak, gas,
hingga potensi wisata bahari dan lalu lintas kapal perdagangan logistik.
Sayangnya, hingga saat ini potensi yang diperkirakan turut berkontribusi besar pada
pendapatan ekonomi nasional itu tak juga bisa diolah secara maksimal. Kerangka pembangunan masih sangat tersentral di darat (land based development), belum terintegrasi dengan pembangunan berbasis kelautan (ocean based development).
Tak heran bila banyak pemerhati maritim yang menyebut sektor kelautan kita ibarat “raksasa ekonomi yang masih tidur terlelap”.
Berdasarkan hal itu, pemerintahan Indonesia diharapkan akan menjadi poros maritim dunia
dengan memberi perhatian lebih pada sektor ini. Apalagi bangsa ini memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan maritim di tingkat global. Argumentasi ini bukanlah sekadar asal belaka.
Namun, itu merupakan harapan untuk membangun kembali kejayaan maritim, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan Islam dari Aceh sampai Ternate, pada abad ke-7 sampai abad ke-13.
Selain memiliki sejarah panjang di bidang kemaritiman, fakta empiris Indonesia sebagai negara bahari tercermin dari keberadaan pulau-pulau besar, indah, dan kaya. Negeri ini merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas 17.504 pulau (baru 13.466 pulau yang telah diberi nama dan didaftarkan ke PBB), memiliki 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada), dan 75 persen wilayahnya berupa laut (5,8 juta km2) termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Esklusif Indonesia).
Sebagai catatan, Filipina sebagai negara
kepulauan terbesar kedua di dunia hanya memiliki 7.100 pulau (Aroyo, 2012). Di wilayah pesisir dan laut itu terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik
berupa sumber daya alam (SDA) terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan
mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan ocean thermal energy conversion/OTEC); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.
Berdasarkan hal diatas dan sejalan dengan Kebijakan Nawa Cita Pemerintah Republik Indoensia maka Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Periode 2015-2018 telah mencanangkan Gerakan Poros Maritim Pemuda guna memberi perhatian pada:
1.Pembangunan ekonomi Maritim Pemuda
2.Pemeliharaan kelestarian sumber daya Maritim
3.Pengembangan kapasitas IPTEK Maritim;
4.Peningkatan budaya maritim bangsa. dan
5.Penegakkan kedaulatan Maritim NKRI.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan pentingnya
membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Untuk itu, masih banyak
masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antar daerah.
Dalam pengembangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara.
Sementara Menteri Pariwisata, Arief Yahya, menyampaikan potensi Indonesia yang besar
di sektor pariwisata, baik dari sisi ukuran, pertumbuhan, maupun dampaknya. Sektor
pariwisata adalah sektor yang paling murah dan mudah untuk dikembangkan.
Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti kepada PDB,
cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu, industri pariwisata pun merupakan
industri yang berkelanjutan (sustainable).
Untuk itu, perlu alokasi dana yang memadai
untuk pengembangan sektor pariwisata. Untuk mendiskusikan lebih lanjut pengembangan Sektor Pariwisata Maritim Indonesia maka melalui Program berkelanjutan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tentang Gerakan Poros Maritim Pemuda maka akan di laksanakan Rakor Bidang Maritim DPD KNPI Provinsi Se-Indonesia dan Pelatihan Pariwisata Bahari dengan Thema “Pesona Wisata Bahari Indonesia” dengan urain lebih lanjuta sebagaimana tersebut di bawah ini.
Demikian dan Terimakasih
