Gaduh Politik Nasional, KNPI Beri Catatan pada Elit
Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus
JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus menyampaikan keprihatinannya melihat perkembangan situasi kebangsaan dan kemasyarakatan. Betapa mudahnya masyarakat menjadi objek provokasi dan agitasi terhadap isu-isu tertentu.
Rifai mencontohkan, isu tentang politik identitas, SARA, kebangkitan komunisme atau revivalisme Islam. Harus diakui, isu sektoral itu memang mewarnai landscape perjalanan Indonesia menjadi sebuah bangsa.
“Entah mengapa, penampakannya bukan mewujud menjadi diskursus publik. Melalui diskursus publik, kita berharap dapat lahir solusi yang menguatkan sendi kebangsaan kita. Yang terlihat justru sebaliknya,” kata Rifai pada lintasparlemen.com, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Menurutnya, ada intensitas antar kelompok massa berbeda saling adu kekuatan. Situasi ini kadang dikeruhkan dengan pernyataan elit politik yang belum dapat menunjukkan ketauladanan dan mendamaikan seluruh pihak.
“Di tengah patronase politik begitu kuat, seharusnya kaum elit dapat memberi ketauladanan dan menyejukan suasana,” ujar Rifai.
Atas dasar itu DPP KNPI meminta kaum elit untuk :
1) Saatnya kaum elit untuk bisa duduk bersama, bersinergi dan tidak mencari popularitas sendiri-sendiri apalagi memanfaatkan momentum yang berpotensi memperkeruh situasi;
2) Dengan sinergi seharusnya kaum elit dapat menjadi stimulator solusi, agar isu-isu tertentu tidak lagi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu atau menjadi komoditas politik sesaat. Indikatornya, bagaimana kegaduhan itu bisa dikonversi dalam bentuk pendekatan dialog dan tidak mengandalkan kekuatan barisan massa;
3) Tema HUT Kemerdekaan RI, “Kerja Bersama” seharusnya bisa membangun iklim sinergi serta fokus pada target yang telah ditetapkan;
4) Tidak menjadikan momentum politik 2019 sebagai kompetisi hidup dan mati. Mengingat kekuasaan politik hanya sementara dan bukan tujuan absolut. Kita tidak ingin kembali ke masa otoriterianisme Orde Baru, tetapi kita juga tidak ingin proses demokratisasi yang telah berjalan semakin lemah dan tidak bermakna;
5) Pemerintah harus jujur dan terbuka terhadap situasi perekonomian negara. Dengan sikap terbuka dan jujur, rakyat akan mengetahui, memaklumi bahkan bisa memperluas kepedulian untuk bergerak bersama;
6) Pemerintah boleh saja memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama. Tetapi upaya dan agenda program kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Situasi kebatinan yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat saat ini adalah; sulitnya lapangan pekerjaan, daya beli semakin turun, serta lesunya kegiatan perekonomian mikro. Tetapi pada wajah lain, dinamika politik seolah berjalan pada aras sendiri, jauh dari relung kebatinan yang diharapkan masyarakat;
7) Sejumlah indikasi pada point 5, dapat kita saksikan bersama, saat isu-isu tertentu menjalar ke akar rumput. Mobilisasi massa begitu mudah dan cepat. Satu diantara faktornya adalah ketiadaan kepastian lapangan kerja di sektor formal serta lesunya aktivitas ekonomi mikro.
Dalam benak kaum muda, lanjutnya, pihak percaya dan masih tetap optimis dengan kerja-kerja pemerintah.
“Melampaui itu, kami berharap kaum elit juga dapat saling bersinergi, memberi ketauladanan dan bergerak bersama menciptakan iklim yang memperkuat sendi kebangsaan kita,” pungkasnya. (JODIRA)
