‘Ada 560 Anggota DPR, Mayoritas Mutlak Tak Ingin Lemahkan KPK Kembali ke Individu…’
Sekjen DPP PPP dan Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani (foto: dpr.go.id)
JAKARTA – Sekjen PPP Arsul Sani sekaligus Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI membantah keras jika terbentuknya Pansus Hak Angket ingin melemahkan peran KPK. Arsul menyebut, seperti partainya mendukung KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Bahkan Arsul menyampaikan bahwa tidak semua anggota DPR yang dikenalnya ada keinginan melemahkan peran KPK memberantas korupsi. Arsul menyebut dari 560 anggota DPR dari 10 fraksi banyak yang baik.
Anggota Komisi III ini menolak jika semua anggota DPR punya agenda khusus untuk KPK dengan kinerja Pansus KPK. Ia menjelaskan, mungkin ada satu-dua anggota yang hendak melemahkan KPK.
“Di DPR itu kan ada 10 fraksi, 560 anggota. Tidak mungkin suaranya satu tentang KPK. Sehingga apa yang ada dalam hati masing-masing tentang KPK ya tentu terpulang kepada masing-masing individu,” kata Arsul pada lintasparlemen.com, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).
“Mungkin saja ada beberapa orang punya pikiran melemahkan, tapi saya yakin mayoritas tidak demikian, yang menjadi salah adalah semuanya melemahkan,” terang Arsul.
Ia mencontohkan, Fraksi PPP di DPR akan sangat menolak jika kewenangan KPK dibatasi atau dilemahkan kewenangannya. Di mana kewenangan KPK hanya diberi tugas mencegah korupsi tanpa boleh menyelidik dan menyidik perkara korupsi.
“Kami di PPP sangat tidak setuju jika ada rekomendasi Pansus KPK yang menginginkan KPK ke depan hanya pencegahan saja tapi tidak diberikan kewenangan menyelidiki dan menyidik kasus korupsi,” ujar Arsul.
Sebagai informasi, masa kerja Pansus Hak Angket KPK di DPR akan habis 28 September 2017 mendatang. Sementara Anggota Pansus Hak Angket KPK sedang membahas rekomendasi kerja untuk KPK.
Arsul mengungkapkan, pembahasan rekomendasi cukup alot. Ada perdebatan dan perbedaan pendapat anatar fraksi di DPR dalam memutuskan rekomendasi untuk KPK.
“Kami terus terang di Pansus telah mendiskusikan apa yang akan menjadi rekomendasi untuk KPK. Dalam proses pembahasannya ada perdebatan (alot, red) internal. Saya mungkin beda sama Pak Masinton (anggota fraksi (PDIP),” beber Arsul.
“Kami di PPP tak akan menyetujui jika dikeluarkan sebuah rekomendasi Pansus yang menginginkan KPK ke depan hanya pencegahan saja tanpa penyidikan,” pungkas Arsul. (HMS)
