Begini Kronologi Aksi ‘Ribut-ributan’ di Ruang Rapat Komisi XI DPR

JAKARTA –  Kondisi rapat sempat memanas saat pengambilan keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan 2018, Pembiayaan RAPBN 2018, dan Pencairan PMN Tahun 2017 yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dalam rapat kerja (raker) bersama pihak terkait.

Mulanya, Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Haerul Saleh  dalam rapat itu keberatan dengan pengunaan dana negara untuk membiayai pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali pada tahun depan, yang mana Rp672,9 miliar untuk menggunakan pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Sesuai agenda, Raker diagendakan pukul 14.00 WIB. Namun baru dimulai pukul 16.53 WIB atau molor hampir 3 jam. Pada kesempatan itu, pihak pemerintah yang diwakili Sri Mulyani diberi kesempatan memaparkan agenda ke depannya.

Seperti biasa, usai pemaparan pihak pemerintah, satu per satu anggota Komisi XI DPR diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat untuk memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan pemerintah tersebut.

Tibalah saatnya giliran Haerul Saleh meminta pihak pemerintah pemerintah untuk menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali tahun 2018 mendatang. Dengan tegas, pria kelahiran Kolaka ini bahkan meminta pemerintah berkonsultasi dengan DPR terkait anggaran tersebut.

“Kita mau tanya, apa manfaatnya kegiatan (tahunan IMF-World Bank di Bali, red) terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” kata Haerul pada lintasparlemen.com, saat menceritakan kembali kejadian semalam di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Kamis (5/10/2017).

Haerul berpendapat, dalam hati kecil Sri Mulyani tak setuju kalau anggaran negara milik rakyat Indonesia digunakan untuk kegiatan yang menurutnya tak terlalu penting dan mendesak.

Mendengarkan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa protes yang dilontarkan oleh Haerul itu sebaiknya dilakukan sejak awal pemerintah mengajukan keinginannya, bukan sekarang setelah ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran IMF-WB 2018.

Singkat cerita, saat jam menunjukan 18.00 WIB Pimpinan rapat dipegang oleh Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PAN Hafisz Tohir langsung menskros raker hingga pukul 19.00 WIB. Namun, sekitar pukul 19.30 WIB, skors dicabut kembali oleh pimpinan rapat dikendalikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Prakosa asal Dapil Jawa Tengah IX.

Tanpa  tedeng aling-aling, atau tidak berbasa basi, Prakosa langsung membacakan draft kesimpulan yang sudah dirancang oleh sekretariat. Di mana dalam kesimpulan itu ada empat kesimpulan terpampang bebas dalam layar tersedia. Belum  juga selesai dibacakan, Haerul sebagai Politisi Muda meminta kembali instruksi pada pimpinan sidang.

Dalam menyampaikan intrupsinya itu, Haerul kembali mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam menggunakan anggarannya yang dialokasikan untuk gelaran IMF-WB tahun 2018 depan itu.

Belum juga selesai memberi memberikan tanggapan, Haerul langsung dipotong oleh intrupsi Anggota Komisi XI dari Partai Golkar, Muchammad Misbakhun. Misbahkhun beranggapan bahwa yang disampaikan Haerul tidak sesuai dengan substansi pokok persoalannya.

Dan perdebatanpun mulai memanas. Terutama saat Haerul sebagai orang Timur tidak suka tanggapannya dipotong begitu saja tanpa izin terlebih dahulu.

Atas izin pimpinan rapat Prakosa, Haerul pun kembali melanjutkan intruksinya, dengan ucapan agak sejuk dengan doa, ia mendoakan Sri Mulyani untuk menjadi presiden karena kebijakan pro rakyat. Belum juga selesai menyampaikan ucapannya, Misbakhun kembali memotong tanggapan Haerul itu.

“Ini tidak ada subtansinya Bu Menteri (Sri Mulyani, red) menjadi presiden,” kata Misbakhun saat ditemui di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Prakosa sebagai pimpinan rapat, berusaha menenangkan kondisi rapat dengan meminta Haerul menyampaikan tanggapannya dengan cepat. Dan Haerul pun kembali melanjutkan tanggapannya.

“Pada intinya, Fraksi Gerindra menolak penggunaan APBN untuk membiayai kegiatan itu dengan alasan, pertama, kita tidak sedang surplus, ekonomi kita masih cenderung melambat, daya beli masyarakat sangat rendah. Kasarnya kita ini sedang susah, loh kok kita yang susah masih bisa berpikir menghamburkan uang ratusan milyar bahkan sampe 1 trilyun untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dipastikan apakah akan memberi dampak ekonomi yang baik pada kita atau tidak. Bahkan jangan-jangan kita hanya dimanfaat-in oleh pihak tertentu, IMF misalnya. Sebab, kita kan bisa mikir ini gawe-an nya siapa sebenarnya,” jelasnya.

Pada intinya, ia mengaku sangat kecewa dengan rekannya di anggota Komisi XI DPR yang tidak mengkritisi kondisi tersebut. Pun Misbakhun kembali memotong pembicaraan Haerul dan situasi pun ruang rapat Komisi XI memanas. Keduanya saling beradu argumen.

“Protes pimpinan, dia tidak berhak mengomentari apapun, tidak bisa pak, saya minta dicabut kalimat itu, tidak bisa anggota mengomentari anggota lain,” kata Misbakhun seperti dikutip dari detik.com.

“Protes saja lah termasuk kau sekarang diam, saya tidak akan mencabut sampai mati,” timpal Haerul sambil menunjuk Misbakhun.

Dengan kondisi itu, Prakosa selaku pimpinan rapat sigap langsung mengetuk palu melerai kedua anggotanya dan meminta Haerul menyampaikan tanggapannya secara subtansif nan jelas.

“Kalau ini tetap mau dilaksanakan, apa tidak ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban APBN misalnya penyederhanaan acara. Kalau tadinya direncanakan serba wah, ya dibikin lebih sederhana. Atau mengajak share holder pengusaha-pengusaha domestik untuk turut ambil bagian dan berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan tersebut seperti yang dilakukan oleh beberapa negara penyelenggara kegiatan sebelumnya. Atau mungkin pemerintah melobi pihak yang berkepentingan untuk sharing pembiayaan, katakanlah dalam hal ini IMF itu sendiri. Dan harapan kami sebenarnya pemerintah berkreasi dulu melakukan upaya-upaya serius dalam hal mengurangi beban APBN. Tapi sayang, sampai diputusikan tidak ada upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dalam upaya efisiensi tersebut,” papar Haerul.

Di ujung rapat, Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno dari Fraksi Partai Gerindra se-fraksi dengan Haerul angkat suara terkait apa yang disampaikan rekan itu.

Usai penyampaian Soepriyatno, Prakosa langsung langsung membacakan poin per poin dari kesimpulan yang terpampang di layar proyektor di ruangan rapat Komisi XI DPR RI. (HMS)