Dave Laksono Minta TNI Bebaskan 1.300 Warga Papua
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono atau akrab disapa Dave Laksono, meminta membebaskan 1.300 warga Papua yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.
Sementara itu, semua barang mereka juga dirampas kelompok ini. Terkait persoalan tersebut, Dave sebagai politisi Senayan yang membidangi Urusan Pertahananan mengutuk kejadian tersebut.
“Pertama, saya mengutuk keras aksi penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka terhadap 1.300 warga Papua tersebut. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan intifmidatif yang akan menganggu kehidupan warga Papua,” kata Dave seperti keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Menurut politisi muda Golkar itu, tindakan tersebut juga tidak dapat ditoleransi karena merupakan tindak kekerasan yang mengekang hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal.
Apalagi, lanjutnya, dampak dari tindakan oleh kelompok bersenjata di Papua justru akan semakin menimbulkan instabilitas dan mengganggu keamanan di Papua.
“Kedua, saya meminta kepada TNI/Polri untuk membebaskan warga Papua itu yang saat ini dalam keadaan tersandera. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus mendapat perhatian dari TNI/Polri. TNI/Polri harus segera mengambil langkah-langkah antisipastif untuk menghindari meluasnya dampak penyanderaan warga Papua oleh kelompok bersenjata,” pinta Dave.
Bagi Dave, tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, maka ketika kelompok bersenjata yang mengatasnamakan separatisme beraksi dan mengancam kedaulatan negara, TNI harus segera mengambil langkah untuk mengamankan negara.
“Begitu juga POLRI sebagai alat keamanan negara harus mengambil langkah untuk segera memulihkan keamanan di Papua yang saat ini terganggu akibat aksi dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka,” ujar Dave.
“Ketiga, saya meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program percepatan pembangunan Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” sambungnya.
Masyarakat Papua, pinta Dave, saat ini membutuhkan keamaan, tetapi juga membutuhkan kesejahteraan. Program pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pembangunan lainnya.
“Semua itu harus dituntaskan karena kita harus menunjukkan komitmen kepada dunia internasional bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk membangun Papua,” pungkasnya. (D3)
