Fadli Zon: Tindak Tegas Kelompok Bersenjata Penyandera 1300 Warga Sipil Papua
Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum HKTI Fadli Zon
JAKARTA – Sejak Kamis, 9 November 2017, sekitar 1.300 orang disandera oleh Kelompok Bersenjata (KB) di Desa Kimbely dan Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua. Kelompok tersebut diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Penyanderaanmembuat warga tak bisa bergerak, diisolasi dan dilarang keluar dari kampungnya. Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPR bidang Polhukam Fadli Zon, mengecam tindakan Kelompok Teroris Bersenjata OPM tersebut sebagai satu tindakan yang tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.
“Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakukan bukan lagi tindakan kriminal biasa. Melainkan bentuk tindakan terorisme. Sehingga mereka lebih tepat disebut kelompok teroris, daripada kelompok kriminal,” kata Fadli pada wartawan.
Bagi Fadli, penyanderaan tersebut, tak hanya melanggar hukum Indonesia, namun juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Ini semacam test the water dari OPM.
Untuk itu, pinta Wakil Ketua Umum Gerindra ini, pihak Kepolisian dan TNI harus berupaya keras agar para sandera bisa segera bebas. Ini sudah lebih dari empat hari. Tentunya kondisi warga terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun.
Dalam kondisi ini, lanjutnya, pihak Kepolisian dan TNI sebisa mungkin menghindari kontak senjata. Utamakan pendekatan persuasif dan preventif. Namun kita pun harus menunjukkan kedaulatan dan tak didikte oleh kelompok separatis.
“Masyarakat bertanya-tanya kenapa kejadian ini seperti dibiarkan dan aparat tak bertindak tegas. Masyarakat juga banyak yang menanyakan, mengapa mereka hanya disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bukan Kelompok Teroris atau Separatis,” ungkap Fadli.
“Harus ada penanganan tegas terhadap OPM dengan cara persuasif, dialog atau cara lain yang diperlukan. Ancaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini menunjukkan, seolah-olah Indonesia tak berdaya,” sambung Fadli yang juga Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh, DIY, Papua ini
“Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus di Papua, saya mengamati, gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun ini semakin nyaring. Mereka tak hanya well organized, tapi juga well funded. Hal itu terlihat dari upaya internasionalisasi isu Papua, yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), dan bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN),” jelasnya.
Sebagai informasi, Tim Pemantau Otsus Papua DPR RI juga terus menggali perkembangan terbaru. Otsus dibentuk, salah satunya agar permasalahan di Papua bisa cepat teratasi. DPR ingin implementasi Otsus ini dapat memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua. Tak hanya dijalankan sebatas business as usual.
“Pemerintah jangan anggap enteng masalah Papua dan segera mengambil langkah ke arah penyelesaian. Jika tindakan penyanderaan didiamkan, maka akan berulang sebagai cara mencari perhatian internasional oleh OPM,” pungkas Fadli. (Bani)
