‘Anies-Sandi Harus Ungkap Kasus Korupsi di Zaman Ahok, dari RS Sumber Waras hingga…’
Saat Relawan Jokowi yang Dukung Anies-Sandi pada pilkada DKI lalu, Adjie Rimbawan menyampaikan orasinya
JAKARTA – Relawan Jokowi yang Dukung Anies-Sandi pada Pilkada 2017 lalu Adjie Rimbawan mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seyogyanyan bisa menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di masa lalu di lingkungan Pemprov DKI.
Menurut Adjie, selama 4,5 tahun berkuasa ada banyak kasus dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun kasus-kasus seperti Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), kasus tanah Pemprov DKI di Cengkareng yang dibeli kembali Pemprov DKI sendiri, hingga proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak berlanjut hingga persidangan.
Alasan itu, Adjie mengusulkan pada Anies-Sandi agar para pejabatnya yang terindikasi terlibat korupsi di era Ahok agar diusut secara tuntas agar tidak membebani pemerintahan Anies Sandi.
“Kasus lahan Cengkareng contohnya, Lahan seluas 4,6 hektare seharga Rp688 miliar itu dibeli oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada November 2015. Lahan itu ternyata milik Dinas Kelautan Pemprov DKI sejak 1967. Dengan kata lain, Pemprov DKI diduga melakukan pembelian lahan miliknya sendiri,” jelas Adjie pada keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (13/12/2017) malam.
“Lalu kasus Sumber waras, ada dugaan pelanggaran tindak pidana atas pembelian RS Sumber Waras tersebut. BPK menilai proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, belum lagi kasus UPS yg terindikasi melibatkan DPRD dan sekretaris daerah (Sekda),” sambung Adjie.
Adjie menyampaikan, Pemerintahan Anies-Sandi memiliki syarat jika ingin mendapatkan status WTP dari BPK, yakni harus menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di RS Sumber Waras.
“Dari berbagai kasus tersebut tentu saja ada keterlibatan pejabat yang sampai hari ini masih menjabat. Untuk perlu dievaluasi para pejabat yang terindikasi bermasalah dalam kasus kasus hukum agar tidak merepotkan Gubernur DKI dalam mengelola pemerintahan,” bebernya.
Belum lagi, lanjut Adjie, adanya pejabat yang bermanuver, mengabaikan perintah dan terkesan tidak loyal pada Anies-Sandi, yang ternyata terindikasi tidak netral pada Pilkada lalu.
Untuk itu, Adjie yang juga Presidium Relawan Anies Sandi berjanji, para relawan Anies-Sandi tetap setia mengawasi, mengawal serta mengamankan program kebijakan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan selama lima tahun ke depan. Siapapun yang menganggu pemerintahan Anies Sandi, para relawan siap pasang badan,” pungkas Adjie. (Boedi)
