Teka-teki Siapa Ketua DPR Pengganti Novanto, Ridwan Hisjam Masuk Radar

Hingga kini posisi Ketua DPR RI masih menjadi teka-teki. Kader Golkar di DPR banyak figur yang menonjol. Tua berpengalaman. Muda enerjik. Bersih bersih korupsi. Berkarakter dalam kepemimpinan. Semua ada di sana. Tinggal Ketua Umum DPP Partai Golkar Terpilih Airlangga Hartarto menentukan sikap.

Pada Munaslub Golkar lalu, Airlangga memiliki tagline Golkar Bersih. Dan dari tagline itu lah yang dijadikan oleh Airlangga sebagai dasar memilih kriteria mencari calon Ketua DPR.

Airlangga dengan tagline Golkar Bersih itu, ia ingin kader Golkar yang ada di DPR termasuk Ketua DPR nantinya bekerja secara transparan tanpa korupsi. Bersih dari praktik korupsi ikut memerangi korupsi sebagai musuh bersama bangsa Indonesia.

“Korupsi itu sebagai akhir dari sebuah proses, tapi prosesnya harus dikawal dengan transparansi. Proses pengawalan itu berada dalam fungsi daripada DPR, yaitu fungsi pengawasan. Makanya, fungsi pengawasan itu kita dorong agar lebih transparan, demikian pula dalam pembahasan yang terkait dengan anggaran dan yang lain,” jelas Airlangga usai acara Munaslub, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017) lalu

Kembali ke figur terbaik Ketua DPR, Airlangga mempunyai kriteria tersendiri untuk menggantikan Setya Novanto. Menurut Airlangga, Ketua DPR nantinya haruslah figur yang bersih dan jauh dari praktik yang berurusan dengan hukum, apalagi korupsi.

“Tentu Golkar bersih itu harus dicerminkan bahwa kita ke depan berada dalam garda terdepan dalam tata kelola termasuk tidak melakukan praktek-praktek yang tidak baik,” ujar Airlangga.

Airlangga berharap besar, Ketua DPR RI yang dipilihnya nanti mampu menjalankan amanah yang diberikan dengan mengedepankan proses-proses yang transparansi dalam menjalankan fungsi kedewanan.

“Bukan hanya korupsi, korupsi itu adalah akhir dari sebuah proses, tapi prosesnya harus dikawal dengan transparansi,” harapnya.

Golkar harus mengganti sosok Novanto telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan oleh KPK. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, rakyat Indonesia dan pengadilan akhirat kelak.

Di mana Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.

Kemudian, siapa yang cocok dan pas menggantikan Novanto di sisa waktu yang ada? Itu harus dijawab oleh Airlangga hingga bulan Januari 2018. Sebab, DPR kini dipimpin oleh PLT Ketua DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Gerindra.

Andai Airlangga masih duduk di DPR, bisa saja jabatan Ketua DPR diemban langsung oleh Airlangga sendiri seperti Novanto saat memimpin Golkar. Namun kondisinya kini berbeda, mengingat Airlangga adalah salah satu Menteri di kabinet Jokowi-JK. Tak mungkin itu terjadi.

Dari situ Airlangga harus berhati-hati menimbang memilih nama kader terbaiknya. Ada nama mantan Ketua DPR Ade Komarudin (Akom), Bambang Soesatyo, Fadel Muhammad, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Kahar Muzakir, Ridwan Hisjam, Zainudin Amali dan Aziz Syamsuddin.

Dari sekian banyak nama tersebut, Airlangga harus menimbang secara jernih dan sabar untuk menduduki pucuk kepemimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta.

Para kandidat di atas punya kemampuan yang sama bagusnya dan mumpuni. Ada yang perlu dipertimbangkan oleh Airlangga seperti pengalaman yang dimiliki Ridwan Hisjam.

Untuk diketahui, Ridwan memiliki pengalaman di legislatif sebagai Anggota MPR RI Utusan Daerah Jatim 1997-1999, Anggota DPR/MPR RI 1999-2004, Pimpinan DPRD JATIM 2004-2009.

Selain itu, Ridwan menjabat Anggota DPR/MPR RI 2014-2019. Dan di tahun 2014-2016 lalu sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI serta di tahun 2016 hingga sekarang Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Bahkan Ridwan pernah menjabat sebagai Anggota Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan BULOG. Di Komisi V bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN. Di Komisi VIII bermitra dengan Kementerian Agama, BNPB dan mengurus masalah Haji Umroh.

Dan saat ini, Ridwan menjabat sebagai Anggota Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Perpustakaan dan Bekraf. (***)