Kreatif dan Inovatif juga Pengalaman, Fadel Figur yang Cocok Pimpin DPR
Politisi Senior Partai Golkar Fadel Muhammad yang digadang-gadang menggantikan Setya Novanto pimpin DPR RI
Sebagai senior Golkar, Fadel Muhammad mengapresiasi pernyataan tersebut. Apalagi tantangan pemimpin zaman now berbeda dengan sebelumnya.
Fadel yang juga mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ini mengatakan, seorang pemimpin apalagi memimpin DPR RI perlu memiliki konsep besar untuk memimpin lembaga legislatif.
“Selain dia harus senior, juga memiliki rekam jejak yang bagus dan berintegritas tinggi. Senioritas itu adalah memiliki kematangan berpikir, dalam pemimpin lembaga tinggi negara,” kata Fadel pada LINTASPARLEMEN.COM, Jumat (5//1/2018).
Bagi Fadel yang sempat dua periode memimpin Provinsi Gorontalo ini, senioritas diperlukan untuk memimpin lembaga tinggi negara. Sebab, lanjutnya, kematangan figur sudah melewati asam garam dan pahit getir yang sudah menempa kematangan figur seorang ketua DPR tersebut.
Untuk diketahui, fungsi dasar DPR itu yakni pengawasan, penganggaran dan legislasi. Ketiga itu perlu dikemas dengan konsep yang inovatif agar DPR menjadi perwakilan rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman now.
Jika Fadel diberi tanggungjawab memimpin lembaga DPR, ia menawarkan sejumlah inovasi serta terobosan dengan memperkenalkan dan menerapkan better regulation. Yakni gagasan dengan proses legislasi yang fokus mengurangi beban peraturan dan administrasi yang tidak diperlukan.
Menurut Bendahara Umum DPP Golkar 1999-2004, konsep better regulation juga berguna untuk mengupayakan dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan produk legislasi DPR dan penegakannya bersifat proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan terarah.
Bahkan, lanjut Fadel, konsep better regulation sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1997 lalu. Untuk itu kelak, seorang ketua DPR harus memiliki komitmen total untuk memberantas korupsi. Apalagi terbukti kepercayaan rakyat terhadap DPR menurun akibat korupsi, dan dapat berakibat turunnya hasrat membayar pajak.
“Selain itu, kebijakan anggaran harus difokuskan pada perluasan pelayanan masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penganggaran partisipatoris (participatory budgeting) perlu diperkenalkan secara lebih masif,” papar Fadel. (HMS)
