PDIP: Janganlah Ketua MPR Cari Popularitas dengan ‘Jualan’ Isu LGBT!

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Anggota Timus dan Timsin RUU KHUP Arteria Dahlan sangat kecewa atas kecerobohan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebut ada 5 Partai di DPR menyetujui LGBT.

“Saya sangat kecewa, prihatin dan menyesalkan sikap Pak Zulkifli Hasan dalam kapasitasnya selaku Ketua MPR secara ceroboh dan tanpa dasar melontarkan pernyataan yang keji serta cenderung menista institusi DPR, wabil khusus 5 fraksi di DPR yang juga tidak jelas fraksi yang mana,” jelas Arteria pada wartawan, Ahad (21/1/2018).

Bagi Arteria yang juga politisi PDIP ini, sikap Zulkifli tersebut memperlihatkan yang bersangkutan gagal mengawal 4 Pilar Kebangsaan.

“Jujur saya sangat kaget, seperti halilintar di siang bolong, seorang Ketua MPR, pengawal sekaligus benteng 4 Pilar, membuat pernyataan sesat, ceroboh dan tanpa dasar. Ini kan semakin membuat gaduh, memulai polemik yang tak berkesudahan,” ujarnya.

“Walau demikian, saya menyarankan kita hentikan polemik di ruang publik, dengan tetap mempermasalahkan pernyataan tersebut dalam kanal-kanal yang tepat, seperti meminta para pimpinan MPR untuk mengadakan rapat pimpinan MPR gunan membahas hal tersebut, meminta alat kelengkapan DPR yang berwenang untuk meminta yang bersangkutan melakukan klarifikasi, agar tidak gaduh dan membuat polemik yang tidak perlu,” jelas Arteria.

Berikut komentar lengkap Arteria Dahlan terkait ‘salah komentar’ Ketua MPR RI Zulkifli Hasan:

Saya tidak habis pikir kok beliau bisa melontarkan hal seperti itu. Apa motifnya, terburuk sekalipun kalau mau populerkan masih banyak isu yang bisa dimainkan, bukan isu ini, bahkan kalau mau sensasi jangan makan rumput tetangga dong kan masih bisa makan rumput di hutan, ga baik dan sangat tidak elok, apalagi di saat DPR sedang memacu dirinya untuk bertransformasi sebagai parlemen modern yang dipercaya rakyat.

Saya minta dengan sangat hormat, agar beliau lakukan koreksi di hadapan publik atas pernyataan sensasional, sesat dan tanpa dasar. Kan jelas sekali ngawurnya, pertama: DPR sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan terkait LGBT. Alat Kelengkapan Dewan DPR, dalam hal ini Badan Legislasi DPR sama sekali tidak pernah membahas UU LBGT, jangankan disetujui, dibahas dan bahkan diagendakan saja tidak.

Kedua: Kebetulan saya di Komisi III, dan masuk dalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHP, menyaksikan sendiri betapa pergulatan dan dialektika kebangsaan di saat fraksi-fraksi membahas mengenai rumusan delik perzinahan dan perkosaan. Perlu saya sampaikan kepada publik, Komisi III dan Pemerintah telah secara khidmat dan ikhtiar penuh memastikan perubahan norma rumusan norma yg membahas antara redaksi “hubungan seksual antara laki2 dan perempuan” pada KUHP lama dengan menghadirkan redaksi “setiap bentuk aktivitas seksual” dalam Rumusan KUHP Baru, tanpa membedakan jenis kelamin.

Fraksi kami yang sering dikesankan anti islam justru sangat serius mengawal kehendak rakyat dg mendasarkan dan memperhatikan keinginan Ulama-ulama dan tokoh agama, yang pada intinya berkesimpulan bahwa tdk ada agama manapun yg menyetujui LGBT, walau demikian kami tdk hanya berhenti disitu, kamu meminta semua pihak untuk memikirkan permasalahan LGBT secara serius, sebagai fakta sosial yang harus diselesaikan.

Jadi sangat tidak benar dan tanpa dasar pernyataan Pak Zul dilontarkan. Ketiga, Beliau hadir dalam kapasitas selaku ketua MPR, Bapak 4 Pilar, seharusnya mengetahui fakta sebenarnya, sebelum melontarakan pernyatan sensasional dan kontroversial. Jangan jadikan Isu LGBT hanya sebagai komiditas politik, barang dagangan atau pencitraan politik utk meraup simpati dan popularitas.

Perlu untuk diketahui bahwa dalamRapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RKUHP di DPR RI saat pembahasan LGBT yang hadir saat pembahasan issue LGBT adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB dan Nasdem, tdk hanya hadir tetapi juga menyetujui pasal perbuatan cabul LGBT untuk dipidana. Justru Partainya Bang Zul, Partai PAN juga Hanura tidak hadir. Saya harap kejujuran berpolitik harus tetap dijaga, karena Politik itu syarat muatan etika dan moral. Hendaknya kita semua berpolitik dengan membangun peradaban.

Arteria Dahlan ST SH MH
Anggota Komisi III DPR RI
Anggota Timus & Timsin RKHUP
F. PDI Perjuangan A 197.