Impor Beras 500.000 Ton dengan Rp15 Triliun yang Untung Siapa?

JAKARTA – Anggota DPD RI Prof DR Dailami Firdaus menilai kebijakan pemerintah membuka kran impor beras perlu dipertanyakan. Alasan Dailami, karena untuk jumlah 500.000 ton Bulog telah menyediakan anggaran sebesar Rp 15 triliun. Yang untung siapa?

Menurut Dailami, angka tersebut disampaikan sediri oleh Kepala Bulog Djarot Kusumayakti. Bulog telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk impor beras. Langkah ini dilakukan oleh Bulog untuk memastikan kebutuhan beras dalam negeri aman.

Dan pihak Bulog menghubungi sejumlah negara sahabat untuk memasok kebutuhan beras dalam negeri. Ada tiga negara yang akan dihubungi oleh pihak Bulog untuk bisa melakukan impor ke Indonesia; Thailand, Vietnam, Pakistan.

“Sebuah angka yang fantastis! Menurut saya, dan bila dikalkulasikan maka harga beras tersebut berada di angka Rp. 30.000/Kg,” kata Dailami pada lintasparlemen.com, Jakarta, Rabu (24/1/2018) malam.

“Sesuai informasi yang saya terima dari hasil RDPU dengan para pakar di DPD RI Komite II, seperti Prof Bustanul Arifin, Guru Besar dari UNILA Lampung. Beliau mengatakan bahwa selama pemerintahan Jokowi JK, tercatat telah melakukan impor beras sebanyak 2,9 juta ton dengan nilai sekitar Rp 16.9 triliun dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2017),” sambungnya.

“Bila melihat data di atas maka impor beras khusus ini tentu menyimpan banyak kejanggalan, mulai dari urgensinya untuk apa, hingga harus impor disaat memasuki musim panen!,” lanjut Dailami.

Dailami menambahkan, dengan nilai yang begitu besar dan dengan harga yang bila dikalkulasikan sekitar 30.000/kg maka sudah dipastikan di atas harga beras premium.

Golongan masyarakat mana yang akan mengkonsumsi beras tersebut? Dan yang untung siapa?

“Sudah jelas tidak akan tersentuh oleh kalangan masyarakat bawah atau masyarakat yang membutuhkan!,” ujarnya.

Saat ini menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah kestabilan harga dan pengendalian harga pasar. Dengan nilai yang dianggarkan oleh Bulog untuk impor beras khusus itu, dirinya yakin bila itu digunakan untuk operasi pasar, kemungkinan besar akan memberikan dampak yang baik untuk kestabilan harga.

“Pekerjaan rumah mengenai pangan ini masih banyak sekali, lalu semua diberikan solusi dengan cara membuka impor dan berdalih ketidaksiapan produksi karena permasalahan cuaca,” paparnya.

“Yang pasti dalam pelaksanaan impor beras khusus ini akan menjadi perhatian khusus dan saya meminta agar diawasi secara utuh oleh instansi-instansi terkait dalam seluruh pelaksanan kebijakan impor tersebut,” tutup Dailami. (HMS)