Jenderal Diusulkan Pj Gubernur, Gerindra: Pemerintah dan Polisi Panik!
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra (foto: dpr.go.id)
BANDUNG – Sejumlah politisi Senayan mempertanyakan rencana pemerintah terkait penunjukan dua jenderal Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur tahun 2018 ini.
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum. Bahkan, Sodik menyebutkan, itu tindakan menunjukkan kepanikan dari pihak pemerintah dan Polri.
“Pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional (menjalankan tugasnya),” kata Sodik saat dihubungi lintasparlemen.com, Bandung, Jumat (26/1/2018).
“Hanya dalam era jokowi pejabat polisi aktif menjadi plt gubernur yang biasanya dari berasal kemendagri atau provinsi tersebut,” sambungnya.
“Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai polri bukan dalam posiai sebagai Gubernur. Polri juga menunjukkan ketidak percayaan diri dalam melaksanakan tugas keamanan sebagai Polri sehingga perlu posisi baru sebagai plt Gubernur,” papar Sosoknya.
Politisi Gerindra ini meragukan kemampuan anggota Polri memimpin daerah. Daerah di mana ada Cagub berasal dari Polri maka terbangun opini disain ‘perselingkuhan dan persekongkolan’ yang mengancam netralitas fungsi Gubernur.
“Pemerintah tampaknya tidak percaya diri mengahadapi pilkada di dua provinsi tersebut sehingga memerlukan dukungan polri yang selama ini sangat setia mendukungnya meski sering bertindak tidak netral (berbeda dengan TNI yang setia kepada pemerintah tapi tetap netral,” papar politisi asal Dapil Jawa Barat I ini.
Ada dua jenderal polisi yang telah diusulkan Tjahjo yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara. (HMS)
