Ketua DPR Minta Polisi dan Kemendikbud Kerjasama Selidiki Bocornya Soal USBN
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut prihatin atas laporan Forum Aksi Guru Independen (FAGI) atas dugaan adanya kebocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan kunci jawaban di Bandung, Jawa Barat yang di terima oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Untuk itu, Bamsoet meminta Komisi III DPR dan Komisi X DPR mendorong Kepolisian bersama Kemendikbud untuk menyelidiki kasus tersebut, serta menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
“(Kita) meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk segera membentuk tim investigasi guna mendalami kasus bocornya soal dan kunci jawaban,” kata Bamsoet pada wartawan, Kamis (29/3/2018) kemarin.
Bamsoet juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud dan Disdik untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh di sekolah-sekolah, guna meminimalisir terjadinya kebocoran soal dan kunci jawaban.
Selain itu, Bamsoet berhatap Dinas Pendidikan untuk melibatkan Perguruan Tinggi (PT) dan juga Kepolisian sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendistribusian soal.
“Komisi X DPR segera meminta Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan USBN guna meningkatkan kredibilitas USBN,” ujar Politisi Golkar ini.
Dalam waktu dekat ini, Komisi X DPR segera berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk melibatkan ahli teknologi informasi dalam mengawal server guna mengamankan soal-soal USBN dari upaya-upaya pembocoran
“Kita berharap kepada orang tua murid, para guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mengimbau siswa dan siswi agar percaya diri dengan belajar sungguh-sungguh serta tidak dengan mudah mempercayai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan upaya penyebaran soal ataupun kunci jawaban palsu, mengingat pentingnya integritas tinggi dalam pelaksanaan USBN,” paparnya.
Hingga kini, Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan kebocoran soal itu. Tim tersebut terdiri dari unsur Disdik, Inspektorat, Dewan Pendidikan, MKKS, MGMP Jabar. (HMS)