Taufik Kurniawan Pertanyakan Penggunaan Lahan Setelah Rumah Dinas Kalibata Dibongkar

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mempertanyakan penggunaan lahan di areal rumah dinas Anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, jika nantinya rumah dinas itu dirobohkan. Selama ini isu yang berkembang di masyarakat adalah mengenai pengantian rumah dinas bagi Anggota DPR RI menjadi uang tunjangan, bukan peruntukan lahan itu.

“Masalahnya bukan pada posisi tunjangan ini diberikan pada Anggota DPR. Sekiranya rumah dinas Kalibata dirobohkan, tapi kan ada permasalahan yang lebih penting dari itu. Lantas untuk apa lahan yang setelah tidak adanya rumah dinas Kalibata, apakah akan dibangun mall lagi, hotel lagi?” tanya Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Waketum DPP PAN itu menjelaskan, yang bisa menjawab mengenai aset-aset negara ini adalah pemerintah, khususnya Sekretariat Negara. Ia pun menceritakan mengenai rencana pemanfaatan Taman Ria Senayan yang semula akan diperluas menjadi Kompleks Parlemen, dan areal Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dipindah, namun itu cuma wacana.

“Kenyataannya dibangun mall. Ini punya siapa, kita tidak tahu. Menurut saya jangan ada pembelokan opini, seolah-olah ini permintaan DPR agar rumah dinas Kalibata dibongkar. Tapi lebih dari itu, lahan itu untuk siapa, dan untuk apa. Apakah itu dibuat mall atau tidak, atau siapa yang punya hak guna itu, keputusan bukan di DPR, tapi di pemerintah khususnya Setneg,” tandas Taufik.

Taufik kembali menegaskan, Pimpinan DPR tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab mengenai peruntukan lahan itu jika rumah dinas Kalibata dirobohkan. Isu beredar, kawasan itu akan dibuat apartemen dan mall.

“Nah rumah dinas Kalibata ini menjadi isu publik. Konon katanya dibuat apartemen, mall lagi. Bukan DPR yang bisa mengambil keputusan, saya bisa jawab apa? Kekuatan saya apa?” kata Taufik seolah bertanya.

Sebelumnya, muncul wacana agar fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR diganti dengan uang tunjangan. Namun, pemberlakuan ini khusus bagi anggota yang bukan berasal dari Jakarta. Wacana itu berkembang dalam beberapa pertemuan informal Pimpinan DPR dengan para Pimpinan fraksi maupun komisi. (Sofyan)