Komisi III DPR Banyak Kecurigaan terkait Rusuh Mako Brimob, Mulai Alasan Pemindahan Ahok hingga…

JAKARTA – Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja menyampaikan duka mendalam setelah wafatnya lima kepolisian dalam penanganan kerusuhan di Mako Brimob. Bagi Komisi III DPR, ada keganjalan atas meninggalnya lima prajurit itu sejatinya bisa dicegah dan alasan keamanan itu pula sehingga Ahok dipindahkan.

“Kita turut berduka cita atas wafatnya lima aparat kepolisian saat penanganan kerusuhan di rutan mako brimob. Sebagai mitra kerja kami sampaikan apresiasi yang tinggi atas pengabdian mereka kepada negara. Institusi Polri perlu memperhatikan keluarga mereka yang ditinggalkan, harus ada dukungan baik secara moril maupun materiil,” jelas Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi pada wartawan, Kamis (10/5/2018) kemarin.

Kelima polisi yang gugur pada kejadian it adalah Briptu Luar Biasa Anumerta Fandy Nugroho, Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli, dan Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.

Sementara satu lagi anggota Densus 88, Bripka Iwan Sarjana yang sempat disandera sebelumnya oleh napi teroris berhasil dibebaskan.

“Seharusnya jatuhnya banyak korban seperti ini dapat dicegah, apalagi instalasi rutan berada di lingkuangan Mako Brimob. Logikanya, ini wilayah dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Tentunya hal itu sangat diingat oleh publik, karena hal itu yang dijadikan alasan untuk tetap menempatkan Ahok di sana. Hal ini tentunya perlu dijelaskan oleh Polri, secara khusus kepada Komisi III sebagai bentuk fungsi pengawasan,” papar Habib sapaan Aboe Bakar Alhabsyi.

Menurut Habib,  akan lebih baik jika kemudian Polri juga memberikan penjelasakan ke publik berkaitan dengan berbagai berita yang beredar. Misalkan saja, jasad para korban yang tidak diijinkan untuk dilihat oleh keluarga, adanya kabar bahwa para napi menggunakan senjata M16 lisensi dari Filiphina, serta mengapa para napi bisa melakukan live streaming dari dalam lapas.

“Dengan klarifikasi yang jelas, diharapkan akan bisa menangkal kabar hoax yang beredar di masyarakat,” ujar politisi PKS ink asal Dapil Kalimantan Selatan ini.

Selain itu, Habib juga meminta Menkumham juga perlu mengevaluasi keberadaan rutan di Mako Brimob tersebut. Jika memang kondisinya tidak menjamin keamanan, akan lebih baik jika para napi terorisme di tempatkan di Nusa Kambangan.

“Jika perlu dievaluasi secara menyeluruh mengenai keberadaan rutan tersebut, apakah memang masih layak untuk dipertahankan apa tidak. Jika memang sudah tidak dibutuhkan, bisa saja tidak dibuka kembali. Toh, saat ini semua penghuninya sudah dipindahkan,” pungkasnya. (HMS)