Lamhot Sinaga: Ekspor Sawit Indonesia Menghadapi Tantangan Signifikan, Termasuk Kebijakan Anti-deforestasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sumatera Utara Lamhot Sinaga ikut angkat suara ekspor sawit Indonesia ke Eropa, terutama ke Uni Eropa. Ekspor sawit itu menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kebijakan anti-deforestasi yang baru diberlakukan.

Di mana Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia. Namun, kebijakan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II, yang membatasi penggunaan biofuel sawit, telah memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

“Berdasarkan informasi yang diterimanya, ekspor CPO saat ini hanya tinggal 7 persen dari sebelumnya hampir menyentuh 80 persen. Adapun selebihnya, sudah diolah menjadi menjadi turunan sawit itu sendiri,” kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Lamhot mengungkapkan, hal itu ia sempat sampaikan Komisi VII melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses saat melakukan pertemuan dengan mitra kerja dan stakeholder terkait sawit, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/4/2025) lalu.

Pada kesempatan itu, Lamhot menjelaskan, publik mengenal produk turunan sawit selama ini hanya untuk minyak goreng, deterjen, dan sebagainya. Padahal, sawit dapat menjadi turunan dalam bentuk biodiesel untuk memenuhi kebutuhan BBM.

“Sehingga, (hal itu dapat memenuhi kebutuhan energi) di tengah-tengah defisitnya kebutuhan BBM kita atau energi kita yang selama ini kita impor ya,” terang Lamhot.

Untuk itu, ia mengaku kebutuhan energi khususnya BBM, per hari ini adalah kurang lebih sekitar 2 juta barel per hari (barel per day/bpd). Sementara, lifting migas nasional hanya mampu penuhi di angka sekitar 600 ribu bpd, sehingga Indonesia harus impor antara 1,4-1,6 juta bpd.

“Nah, karena itu kita ingin mendorong industri sawit untuk memproduksi industri turunan untuk biodiesel untuk menutupi defisitnya BBM kita atau mengurangi angka importasi BBM kita. Kalau kemudian nanti semua industri sawit kita ini bisa memproduksi biodiesel sebagai hasil turunan daripada industri sawit, maka kemudian otomatis importasi kita terhadap BBM yang saat ini membebani APBN kita, itu tentu akan menurun jauh drastis,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia harus mengeluarkan anggaran untuk subsidi BBM per tahun sekitar 300-400 triliun. Karena itu, jika sawit dapat menjadi produk turunan berupa biodiesel, maka subsidi yang besar tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting.

Selain untuk kebutuhan biodiesel, produk turunan sawit yang juga tidak kalah penting adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Menurutnya, di beberapa negara Eropa, produk turunan sawit dapat digunakan sebagai suplemen nutrisi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Sehingga, hal ini dapat pula untuk menjadi suplemen makanan tambahan yang selaras dengan Program Pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG.

“MBG tujuannya adalah untuk anak-anak kita sekarang ini supaya mendapat asupan gizi yang cukup, sehingga mereka nanti menjadi sumber daya manusia yang unggul di tahun-tahun yang akan datang, ternyata sawit ini juga kan adalah sumber nutrisi sebagai pengganti suplemen dan ini sudah umum digunakan di negara-negara lain,” tambahnya.

Ia menilai, negara di Eropa seperti Belanda telah menggunakan suplemen turunan produk sawit tersebut sebagai pemenuhan nutrisi sehari-hari. “Hanya itu saja yang dia pakai dan memang sudah terbukti bahwa ketika itu dikonsumsi itu long life-nya lebih tinggi karena udah tercukupi dengan gizinya,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Kemenperin RI, PTPN IV, TVRI, RRI Pusat, RRI Medan, BPDPK, Palm Co (PTPN IV), PT. KINRA (KI Nusantara), PPKS/PT RPN Sumut, Pimpinan dan jajaran PKS Adolina, Pimpinan PalmCo dan Koperasi Gerak Nusantara, GAPKI, GAPKI Cabang Sumut, RSI (Rumah Sawit Indonesia) Cab Sumut, GIMNI, APOLIN, APROBI, AIMMI, AEMJI, APMJI, GAPULIMGI, dan GAPPKES MIKEMINDO.