ICW : Proses Hukum Harus Tetap Berjalan, Kendati Saat Ini Tahun Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, proses hukum harus tetap berjalan, kendati saat ini tahun politik. Sebab, antara proses hukum dengan demokrasi seharusnya proses hukum yang berjalan.
Misalnya seorang proses politik yang berjalan tidak perlu menegasikan proses hukum. Keduanya berjalan berpisah dalam prosesnya.
“Sebab Indonesia adalah negara hukum maka dari itu proses hukum yang proses politik yang sedang berjalan seperti kontestasi Pilkada itu seharusnya tidak mempengaruhi proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum seperti KPK,” kata Donal dalam Diskusi dan Buka Puasa “Mencegah Politisasi Isu Korupsi di Tahun Politik “ di kantor Kaukus Muda Indonesia (KMI) Salemba Tengah, Jakarta, Senen (4/6/2018) kemarin.
Sekali lagi, lanjut Donal, dasarnya secara konstitusi kita adalah negara hukum bukan negara politik dan presiden yang ada justru menunjukkan selama ini kegiatan-kegiatan politik terus saja berjalan sekalipun proses hukum KPK juga terus berjalan.
“Bahwa faktanya proses hukum oleh KPK akan menghambat proses atau mengganggu proses politik? misalnya di Nusa Tenggara Timur ada salah satu kandidat gubernur yang ditetapkan tersangka oleh KPK apakah membuat Pilkada NTT terganggu? saya rasa nggak Proses Pilkada tetap berjalan,” paparnya.
Seperti diungkapkan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, pihaknya telah menangkap 18 gubernur dan 75 bupati/walikota karena melakukan tindak pidana korupsi. Ia pun mewanti-wanti atau mengingatkan calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada serentak 2018 tidak melakukan hal serupa.
Hal itu disampaikan Basarian saat memberikan pembekalan bertajuk Pilkada berintegritas terhadap puluhan calon kepala daerah di Jabar yang berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/4/2018) lalu. (Jhon)
