Jelang Pencoblosan, Ketua DPR Sarankan Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat suara terkait digelarnya Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan (Dapil) Rabu (27/6) nanti. Bamsoet berharap agar masyarakat bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur. Itu ditentukan oleh masyarakat dengan memilih di TPS masing-masing.

Selain itu, Bamseot juga menyarankan agar pemipin yang terpilih nanti agar menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memrioritaskan kepentingan warga.

“Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah,” kata Bamseot, Jakarta, Ahad (25/6/2018).

Bagi politisi Golkar itu, sejatinya dalam memilih lebih mengutamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga yakni pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani.

“Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya,” terang Bamsoet yang juga mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bamsoet menyarankan, rakyat untuk memilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD).

Persiapan pelaksanaan Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak tanun ini sudah memasuki masa tenang, setelah berbulan-bulan diisi dengan kegiatan kampanye atau sosialisasi kandidat.

Periode masa tenang berlangsung tiga hari, mulai Ahad (24/6/2018) hari ini hingga Selasa (26/6/2018). Pemungutan suara pada Rabu (27/6/2018) akan dilaksanakan serentak di 171 Dapil, meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Bamsoet menyarankan agar warga pemilih diharapkan memanfaatkan periode masa tenang itu untuk menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Berpikir jernih dan obyketif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.

“Pesan kepada warga pemilih sederhana saja. Lihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap,” paparnya.

“Fakta ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 Dapil yang menyelenggarakan Pilkada. Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum.”

“Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama”. (Bamsoet)