‘Desa Ini Patut Ditiru Memaksimalkan Dana Desa’
Sartono Hutomo (foto: pribadi)
JAKARTA – Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menyampaikan daerah harus bisa memaksimalkan penggunaan dana desa, salah satunya dengan pengoptimalan BUMDes.
Untuk itu, Sartono minta agar komunikasi di daerah dengan pihak seperti pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko), pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat harus tetap dilakukan secara sinerji.
“Jika kita lihat, masih banyak daerah yang belum mampu memaksimalkan penggunaan Dana Desa dan mampu menghidupkan BUMDes. Saya ambil contoh di Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Bahkan BUMDes Desa Ponggok itu sudah mampu menghasilkan pendapatan desa hingga Rp4,2 miliar per tahun. Ini harus dicontoh,” kata Sartono saat ditemui di Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2018) kemarin.
Sartono menceritakan, dari dana desa di Desa Ponggok dialokasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes ini tugasnya mengelola potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat.
Salah satunya, lanjut Sartono, pengelolaan pariwisata Umbul Ponggok yang jadi andalan seperti mendorong lembaga desa berperan aktif dalam manajemen pemerintahan, prinsip GCG aktif warga desa berproses dalam pembangunan, membangun secara berkelanjutan.
Di Desa Ponggok, ada anggaran dana desa dikelola sejak 2015 sebesar Rp 277 juta digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, antara lain jalan desa, sanitasi, hingga MCK sebanyak 50 unit.
Sementara di tahun 2016, anggaran meningkat menjadi Rp 622 juta dan penggunaannya tetap untuk infrastruktur dasar. Sedangkan untuk tahun 2017, menjadi Rp 634 juta digunakan membangun saluran drainase 504 meter, infrastruktur jalan 136 meter, area parkir sebagai dukungan pariwisata seluas 945 meter. Dan program unggulan Desa Ponggok di sektor pendidikan dengan satu rumah satu sarjana yang intinya memperbaiki sektor pendidikan.
Untuk itu, Sartono meminta kepada seluruh pemegang pemerintahan desa agar meniru Desa Ponggok itu yang berhasil memaksimalkan dana desa yang ada. Sebab, dengan kemajuan BUMDes bisa menghasilkan nilai tambah dan keuntungan tersendiri yang luar biasa bagi kemajuan masyarakat desa.
“Kita harap daerah lain bisa mencontoh keberhasilannya dalam mengelola dana desa ini. Dengan mengoptimalkan dana desa tersebut bisa memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakatnya. Sehingga nantinya, masyarakat desa tak pindah lagi, dan meninggalkan kampung halaman dicintainya, karena desa banyak potensi yang telah berkembang,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, pihaknya di DPR akan berupaya agar ada anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap aparat desa dalam menggunakan dana desa dengan melibatkan Pemrov dan Pemkab. Ia melihat, dengan pembinaan dilakukan desa-desa, bisa lebih optimal penggunaan dana tesebut.
“Saya kasih contoh, penggunaan dana desa itu perlu diberi tahu aparat desa cara bagaimana memberikan cara pelaporan, pendampingan dari ahli-ahli keuangan dan administrasi. Yang akhirnya, dalam sistem pelaporan mereka tidak mengalami masalah. Dan bagi kami, pendampingan dana desa masih sangat penting agar kemampuan daerah terus meningkat,” pungkas Sartono.
Seperti diwartakan, beberapa waktu lalu pemerintah telah merilis bahwa dana Rp187 triliun dikucurkan untuk dana desa. Di mana alokasi dana desa itu terhitung sejak 2015-2018.
Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan bahwa anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di 74.957 desa di seluruh Indonesia.
“Tahun ini Presiden Jokowi sudah mengalokasikan dana desa lebih dari Rp 180 triliun, kita lihat desa-desa kita mendapatkan ini untuk pencapaian infrastruktur besar,” ujar Eko pada wartawan, Jakarta, Senin (14/5/2018) lalu. (HMS)
