Refleksi Akhir Tahun 2018, Ketua DPR: Situasi Ekonomi, Sosial Politik dan Keamanan Relatif Stabil tapi Korupsi Masih ‘Mewabah’…
JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan cacatan kecil sebagai tanda refleksi akhir tahun 2018. Bagi Bamsoet, banyak tantangan bangsa Indonesia di tahun ini meski masih relatif stabil.
“Meski memiliki banyak tantangan, memasuki tahun ke empat pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan relatif stabil,” kata Bamsoet seperti keterangan tertulisnya, Jakarta, Ahad (30/12/2018).
Menurut Bamsoet akhir tahun 2018, dinamika politik di dalam negeri cenderung semakin memanas. Meski demikian, pimpinan DPR memastikan bahwa stabilitas negara sangat kondusif, baik di penghujung tahun ini maupun sepanjang 2019 mendatang.
“Bersama TNI dan Polri, pemerintah juga DPR memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai. Pileg dan Pilpres menjadi pesta demokrasi bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya,” ujar Bamsoet.
Untuk ciptakan suasana lebih kondusif, DPR mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri agar situasi keamana di masyarakat tetap damai.
“Silahkan berkampanye dengan menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan itu disalahgunakan untuk melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik,” paparnya.
Bagaimana dengan penegakan hukum dan kasus korupsi? Bagi politisi senior Partai Golkar itu, penangkapan para tersangka kasus korupsi (OTT) masih sangat marak sepanjang tahun ini.
Memang, lanjutnya, menurut KPK jumlah penindakan kasus korupsi di 2018 menurun cukup signifikan. Baik aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah (berkekuatan hukum tetap) hingga eksekusi, semuanya mengalami penurunan.
Dari data KPK, jumlah penyelidikan turun 38,2 persen, dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Jumlah penyidikan turun 29,8 persen, dari 121 kasus menjadi 85 kasus. Angka penuntutan juga turun hingga 51,5 persen.
“Kendati diklaim menurun, masyarakat merasakan korupsi masih marak. Apalagi, sepanjang tahun ini, tersangka koruptor yang terjaring KPK cukup banyak dari unsur kepala daerah,” ujar Bamsoet yang pernah menjabat Ketua Komisi III DPR ini.
Faktanya, sekitar 100 kepala daerah ditangkap KPK karena keterlibatan dalam kasus korupsi. Sayangnya, data itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera.
Tahun ini sudah tercatat terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, ada 28 operasi. Reformasi birokrasi dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi yang makin ‘mewabah’ di sejumlah daerah.
“Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif,” pungkasnya. (H3)
