Catatan Dini Hari: Politik Kekerasan
Oleh: Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Perubahan (GARPU)
Politik kekerasan sangat mengemuka dalam proses pilpres 17 April 2019 ini. Sangat Nyata dan sangat terasa. Ini bukan sekedar aroma lagi. Tapi ada unsur yang bisa di anggap by design.
Sudah 570 Petugas KPPS wafat secara berturut turut. Ada sisa racun yang di dapat pada seorang tubuh korban. Dan sebagian lainnya wafat dalam derita teramat sangat. Dan itu kemudian dianggap sebagai kelelahan.?
Lalu muncul berbagai meme di Medsos. Jika kelelahan yang di anggap sebagai penyebeb wafat nya ratusan anggota KPPS dan ribuan yang tergeletak sakit di RS. Maka Jokowi dan Ketua KPU pasti wafat duluan. Karena selama kampanye Jokowi paling lelah karena cuma 2 jam tidurnya. Begitu juga paling lelah adalah ketua KPU karena dia paling lelah dan cape harus mengawasi semua keagiatan KPU se Indonesia.
Penyebab mati karena kelelahan sudah disanggah oleh sejumlah Dokter yang bertemu dengan wakil Ketua DPR dan Dokter dari Mer-C. Sebelum nya Dr Muin Zein dan seorang Guru Besar Kedokteran membantahnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Susatyo pun sudah mendesak agar segera di usut penyebab kematian ratusan anggota KPPS itu.
Kematian Ratusan Anggota KPPS dan Ribuan yang masih di rawat di RS itu dapat dianggap sebagai Bencana Nasional. Maka Diusulkan agar menaikkan Bendera Merah Putih setengah Tiang untuk menghormati para Korban.
Lain hal nya dengan Presiden Joko Widodo sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan malah menganggap kematian Ratusan Petugas KPPS itu sebagai Taqdir yang tidak perlu di perpanjang.
Ini sangat menyakitkan dan menyayat hati Bangsa ini. Ko bisa Kepala Negara tidak peduli dan anggap enteng ratusan Nyawa Anak2 Bangsa yang jatuh korban akibat Pesta Demokrasi?
Ini politik kekerasan sangat keras memukul Bangsa ini. Mana mungkin akibat kelelahan mengakibatkan seseorang meninggal dunia?
Ini wajib di cari sebab dan di usut tuntas. Polisi wajib tangani dan usut tuntas kematian ini.
Wajah politik kekerasan lainnya adalah dugaan kecurangan yang menimbukkan kecurigaan atas perhitungan suara dan berbagai berita tentang praktek2 manipulasi suara atas paslon tertentu. Sehingga perlu di lakukan Audit IT KPU dan Perlu dilakukan TGPFKP (Tim Gabungan Pencari Fakta Kecurangan Pemilu). Tapi pihak pemerintah melalui Menkopolhukam, Wiranto malah anggap tidak perlu. Padahal Data2 kecurangan itu sudah di bawa ke Bawaslu RI.
Kekerasan dan ketegangan lainnya adalah penetapan tersangka atas sejumlah Tokoh dan Ulama yang secara kebetulan berada di Kubu Paslon 02. Dr Eggie Sudjana di tetapkan tersangka makar hanya karena berorasi soal People Power. Begitu juga pelaporan terhadap Sdr Lieus Sungkarisma dan Mayjen Kivlan Zein dan juga pelaporan terhadap Ustadz Dr Hassan Heikal ke kepolisian. Padahal Dr Eggie Sudjana, Mayjen Kivlan Zein, Lieus Sungkarisma dan Ustadz Dr Hassan Haikal itu berada di posisi Capres 02 Prabowo Sandi. Di sini terlihat Polisi tidak netral lagi jika proses laporan dari tim 01; Jokowi-KH Ma’ruf Amien.
Terlebih lagi laporan tentang dugaan kecurangan itu oleh Massa ke KPU RI dan Bawaslu RI malah di hadang oleh Kepolisian. Semesti nya semua data dan dugaan kecurangan itu di kawal oleh Kepolisian untuk di usut dan diperiksa. Bukan polisi malah bendung massa dan menghalangi tuntutan massa dengan kendaraan taktis.
Pertanyaan nya adalah apa yang dimau oleh rezim ini dengan politik kekerasan yang sedang dipertontonkan ini? Ini wajah Politik Pancasila yang sering di klaim sebagai “Aku Pancasila?”.
Semestinya politik kekerasan seperti yang nampak sekarang tidak perlu terjadi. Jika pelaksanaan Pemilu ini berjalan secara fair, jujur dan adil. Jika kejujuran dan keadilan lebih di utamakan dalam proses pemilu bukan kemenangan menjadi target. Pokoke Petahana harus menang. Tidak peduli berapapun ongkos nya. Dan bagaimana cara nya? Cara tidak penting. Yang penting menang. Nah apalagi Petahana sebagai Wasit dan pemain. Nah ini lah yang paling berbahaya dalam menata Negara Demokrasi.
Jika kemenangan yang jadi tujuan dengan menghalalkan segala cara. Maka kezaliman dan otiritarianisme yang akan di dapat dalam proses berdemokrasi. Buang jauh2 jargon demokrasi. Karena yang berlaku adalah tindakan otoriter. Menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Dan itu kemangan semu.
Dan politik kekerasan pasti mengancam keutuhan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi taruhan atas kekerasan politik dalam pesta Demokrasi kali ini. Padahal Pemilu2 sebelum nya tidak sekeras dan setegang ini.
Saatnya mengakhiri politik kekerasan. Dengan mengusut para korban yang wafat. Membentuk TGPFKP dan Audit IT KPU dan Meminta KPU dan Bawaslu agar bekerja secara profesional. Serta melakukan perhitungan tanpa kecurangan.
Jakarta, 10 Mei 2019.
