DPR Temukan Gudang Bulog Didominasi Stok Beras Impor
PADANG – Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat menemukan stok beras impor di gudang Bulog Padang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah stok beras lokal.
“Rupanya Bulog kesulitan menyerap beras lokal,” ucap Hermanto, salah satu anggota Komisi IV DPR yang ikut dalam kunjungannya yang disampaikan pada wartawan, Padang, Rabu (31/7/2019) kemarin.
Dalam menyerap beras, jelasnya, Bulog berpatokan pada harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Namun nilai HPP terlalu rendah, harga di pasar lokal selalu jauh lebih tinggi.
“Di Sumatera Barat, para petani umumnya memproduksi beras premium yang dijual dengan harga di atas HPP,” katanya.
“Dari realitas tersebut, petani rugi bila menjual gabahnya ke Bulog. Sementara itu Bulog tidak bisa beli karena harus berpedoman pada HPP. Karena tidak bisa beli beras lokal, akibatnya anggaran yang telah disediakan tidak terserap,” ungkap Hermanto.
Disisi lain, Bulog bertugas menjaga stabilitas harga beras agar inflasi dapat dikendalikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka stok beras di Bulog harus cukup. Karena stok beras tidak bisa dicukupi oleh serapan lokal maka Bulog mencukupinya dengan beras impor.
Lebih jauh Hermanto berpendapat, pemberlakuan HPP tidak mesti permanen.
“Perlu diberi limit waktu dan agak fleksibel, agar Bulog tidak terbelenggu dan petani sejahtera,” ujar Legislator dari FPKS ini.
Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan HPP berlimit waktu dan agak fleksibel tersebut adalah harus tetap menjaga stabilitas harga, sensitif terhadap perubahan harga, dalam masa waktu tertentu dapat dievaluasi, tidak merugikan petani dan juga tidak memberatkan konsumen.
“Dengan demikian kedua belah pihak menikmati benefit, sama-sama untung,” tutur Hermanto.
“Anggaran yang cukup besar yang diamanatkan pada Bulog juga dapat terserap secara optimal,” Hermanto juga mendorong Bulog agar membeli beras premium petani di sumbar dengan harga komersial karena Bulog memiliki proporsional anggaran untuk pembelian komersial, pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini. (Djoko)
