Mensos: Problem Utama Kita adalah Kemiskinan dan Ketidakharmonisan Sosial

Indonesia merupakan negara dengan penduduk majemuk yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Namun, keragaman ini rentan menjadi kekisruhan, terutama ketika ada kesenjangan sosial.

“Problem utama kita adalah kemiskinan dan ketidakharmonisan sosial, kemudian memicu keributan,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Konferensi Nasional Ikatan Pendidikan Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial Indonesia, Kota Ambon, Maluku, Senin (11/4/2016).

Padahal, kata Khofifah, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan perdamaian dan keadilan sosial sebagai dasar upaya pencapaian tujuan negara. Mengacu pada hal itu, ujar dia, sudah sepantasnya Indonesia melaksanakan dan memotivasi diri untuk menjaga kerukunan antarwarga.

“Sudah saatnya kita membentuk sebuah sistem peringatan dini untuk menjaga dan menangani penyebab keributan sebelum meluas,” tegas Khofifah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, papar Khofifah, Kementerian Sosial membentuk Forum Keserasian Sosial di daerah yang rawan konflik sosial. Surabaya di Jawa Timur dan Makassar di Sulawesi Selatan, adalah dua kota di antaranya.

Merujuk data United Nation Development Program (UNDP), ada 143 kabupaten kota di Indonesia yang rawan konflik sosial. Pada tahap selanjutnya, kata Khofifah, forum ini akan dibentuk pula di tingkat provinsi dan nasional.

Hingga awal April 2016, forum tersebut sudah terbentuk di 2.000 desa. Rencananya, Kementerian Sosial menyiapkan 500 desa lagi untuk memiliki forum ini, terutama di wilayah yang masuk kategori daerah rawan konflik sosial.

Menurut Khofifah, forum tersebut dibentuk menjadi sebuah institusi legal agar masyarakat memiliki wadah dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya secara sah. Masalah yang dapat disampaikan mencakup persoalan agama, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta berbagai isu setempat lain.

“Mereka (masyarakat) jadi punya penggerak. Misalnya, ada masalah harmoni antar-umat beragama, maka tokoh yang ditunjuk dan disetujui pihak setempat dapat menangani. Semua bisa ikut turun tangan sejak terlihat indikasi awal,” ungkap Khofifah.

Putus rantai kemiskinan

Terkait pengentasan kemiskinan, Menteri Sosial juga sekaligus menyerahkan bantuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kunjungannya ke Ambon. Bantuan diserahkan di Desa Hunuth Durian Patah, Kota Ambon, yang merupakan daerah termiskin nomor empat di Indonesia.

Selain menyerahkan bantuan tersebut, Khofifah melakukan peletakan batu pertama penyerahan PKH dan bantuan keserasian sosial. Di Maluku tercatat ada 35.571 keluarga penerima PKH, dengan nilai total Rp 53 miliar.

Adapun bantuan keserasian sosial diberikan ke 10 desa, senilai lebih dari Rp 1 miliar. Khusus Kota Ambon, ada 1.659 keluarga penerima bantuan PKH senilai Rp 2 miliar. Kementerian Sosial menyerahkan juga bantuan senilai Rp 327 juta untuk tiga desa di kota ini.

PKH, tegas Khofifah, diserahkan dalam empat tahap per tahun. Nominal bantuan bisa berbeda per keluarga, tergantung kepada kondisi dan jenjang sekolah anak dalam keluarga itu. Untuk periode Maret hingga April 2016, pencairan PKH bersamaan dengan pengucuran bantuan tetap senilai Rp 500.000.

“PKH (juga) kami tujukan diterima oleh ibu-ibu, salah satunya, untuk menjaga kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil serta bayi,” imbuh Khofifah.

Pada tahun ini, setiap ibu mengandung dan memiliki anak balita akan menerima bantuan PKH Rp 1,2 juta. Keluarga yang memiliki anak SMA/SMK per tahun mendapat bantuan Rp 1 juta, anak SMP Rp 750 ribu, dan anak sekolah dasar senilai Rp 450.000.

“Pemerintah akan memberikan bantuan maksimal pada tiga anak untuk satu keluarga. Pada tiap wilayah diberikan juga pendamping yang bertanggung jawab mengarahkan ibu-ibu setelah dan selama menerima PKH,” kata Khofifah.

Pada hari pembagian PKH, Desa Hunuth Durian patah dipenuhi para ibu. Beberapa dari mereka membawa anak yang menerima bantuan dana untuk sekolah.

“Saya punya tiga anak. Dua sudah sekolah, masih duduk di sekolah dasar,” kata Mina, seorang ibu penerima PKH.

Selama ini, tutur Mina, ia menerima pencairan dana PKH dengan lancar. Uang yang diterima dipakai untuk membayar sekolah ketiga anaknya. “Saya harap bantuan terus turun agar anak saya bisa sekolah sampai SMA. Lebih bagus lagi hingga pendidikan tingga,” kata Mirna.

Dalam beragam kesempatan, Khofifah menyatakan, memutus rantai kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan menggelontorkan bantuan dana tanpa ada pemberdayaan ekonomi. Memastikan kesehatan ibu hamil dan balita serta pendidikan anak-anak, merupakan satu paket upaya memberantas kemiskinan ini.

“Kami mendahulukan program vocational, baru kemudian program fisik,” ujar Khofifah, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (13/3/2016). Harapannya, kata dia, anak-anak dari keluarga miskin bisa sekolah dan kelak memperbaiki perekonomian keluarganya seiring kondisi kesehatan keluarga yang membaik.

[Kompas]