Gandung Pardiman Dukung Upaya Jokowi Tangani Limbah Sampah Luar Negeri
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Dapil D.I. Yogyakarta Drs Gandung Pardiman, MM (foto pribadi)
JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mendukung upaya langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang menolak limbah dari luar negeri dengan mengusulkan kerjasama penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan sampah plastik.
Selain itu, Gandung sepakat dengan ide Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand bahwa sejumlah negara ASEAN menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari beberapa negara termasuk di kawasan Asia Timur.
“Kita harus jalankan secara tegas, ketat dan lugas jangan sampai tumpang tindih antar kementerian serta jangan sampai ada pihak yang justru mengambil untung dalam menangani masalah tersebut,” kata Gandung pada wartawan, Rabu (6/11/2019).
Menurut politisi Golkar itu, dengan usulan tersebut merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi limbah B3 dan sampah plastik. Selain itu Gandung juga menyoroti regulasi internal Indonesia yang masih tumpang tindah terkait persoalan tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya di forum KTT ke-35, Jokowi menilai limbah B3 melanggar aturan internasional. Oleh karena itu, ada dua usulan yang yang disampaikan Indonesia selain kerja sama penanganan limbah B3 dan sampah plastik, yaitu infrastruktur dan konektivitas di Indo-Pasifik.
Dalam pertemuan itu, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman.
“Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” ujar Jokowi.
Selain limbah B3, kawasan Asia Timur juga menghadapi tantangan sampah plastik laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.
“Tahun lalu, kita sepakat menanggulangi sampah plastik laut termasuk mendorong negara Asia Timur untuk memiliki rencana aksi nasional memerangi sampah plastik laut,” jelasnya. (M3)
