Wakil Ketua MPR Minta Batalkan Anggaran Pemindahan Ibukota

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk membatalkan anggaran ibu kota baru untuk memangkas defisit dan fokus tangani Pandemi Covid-19 di dalam negeri. Syarif minta pemerintah tak cetak uang baru.

Seperti diwartakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 sebagai langkah menghadapi ancaman yang membahayakan bagi perekonomian Indonesia dan atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.

Sementara Badan Anggaran (Banggar)  DPR RI ikut mengusulkan pada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp600 triliun. Tujuan utama cetak uang itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19 itu.

Untuk itu, Syarief Hasan meminta pemerintah membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran pemindahan ibu kota baru untuk membantu mengurangi defisit APBN.

“Sejatinya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran pemindahan ibu kota baru dibatalkan saja agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar khususnya selama Pandemi Covid-19” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini menyarankan.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid-19 ini, Syarief Hasan menyarankan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sejatinya diganti saja dengan UU APBN-P Tahun 2020.

“Untuk itu, kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P tahun 2020,” terangnya.

Syarief berharap pemerintah fokus tangani perekonomian Indonesia dari dampak Covid-19 Mengingat, lanjut Syarief, proses perpidahan Ibu Kota akan pengaruhi pendapatan negara ke depannya.

“Aalagi melemahnya ekonomi dunia yang akan mempengaruhi pendapatan negara kita ke depannya,” pungkas Syarief. (HMS)