Golkar Bela Jokowi Soal Program Kartu Prakerja
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena terkait kekisruhan program Kartu Prakerja yang merupakan realisasi dari janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu. Sejumlah pihak mencermati kebijakan tersebut.
Banyak yang menyebut program itu ‘cacat bawahan’. Bahkan partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin pun turut melontarkan kritik sehubungan dengan realisasi dari program tersebut. Dari partai-partai pendukung pemerintah di DPR hanya Golkar yang terlihat mendukung program itu melalui Melki.
Menurut Melki qpada proses Kartu Pra Kerja, Pemerintah sudah merancang secara terbuka program itu dengan melibatkan berbagai pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak agar tidak mendelegitimasi program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu. Ia menyebut, program itu ingin bela rakyat.
“Bagi kami, program ini bukan program tiba-tiba, karena pemerintah sudah mengkoordinasikan kepada semua pihak yang berkepentingan jauh-jauh sebelumnya. Dan jangan mendelegitimasi lah,” kata Melki kepada wartawan, Kamis (6/5/2020).
Melki mengungkapkan, tujuan awal dari program tersebut untuk memberikan peningkatan keterampilan warga Indonesia melalui pelatihan dan meningkatkan kapasitas keahlian sebagai sarana memasuki dunia kerja yang lebih kompetitif.
Di era pandemi Covid-19, programJokowi itu ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Mengingat Kartu Prakerja saat ini sudah menjadi program semi bantuan sosial oleh Presiden Jokowi.
Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEUI) yang dilakukan secara online terdampak pandemi terhadap pekerja di Indonesia. Hasilnya mengagetkan, di mana 48,5 persen dari responden pencari kerja mengaku kurang optimis dengan Kartu Prakerja yang jadi andalan Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin tersebut.
“Kita tahu, Kartu Prakerja ini sebagai penyempurnaan konsep awal dari sebekumnya, di mana dimodifikasi untuk memberikan nilai tambah bagi pekerja di masa pandemi termasuk pasca pandemi Covid-19,” ujar politisi politisi Partai Golkar ini asal Dapil NTT ini.
Alasan itu Melki menyampaikan, Pemerintah terpaksa memberlakukan pelatihan secara daring karena adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ke depan, lanjutnya, pelatihan Kartu Prakerja tidak akan digelar secara daring, tapi melalui tatap muka dengan peserta.
“Pelatihan kelas tatap muka, workshop dilakukan di Balai Latihan Kerja milik pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dan itu bisa kita dilakukan setelah pembatasan sosial atau PSBB itu dicabut oleh pemerintah,” terang Melki.
“Iya dong, perlu penyempurnaan (program Kartu Prakerja), tapi jangan sampai program yang baik ini didelegitimasi hanya karena perbedaan pandang implementasi di lapangan,゛sambungnya.
Tak hanya itu, Melki meminta seluruh pihak mengawasi anggaran dari program Pemerintah di masa pandemi Covid-19 baik itu PKH, bantuan sektor energi, Kartu Prakerja, bantuan sosial lainnya agar dilakukan pengawasan. Baginya, dana besar itu rawan disalagunakan.
“Dan program Pemerintah ini perlu pengawasan dari siapapun, termasuk rakyat, utamanya aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan,” baik pada masa pandemi Covid-19 maupun di masa normal nantinya,” pungkas Melki. (HMS)
