Firman Soebagyo: Judul : Impor Beras untuk Cadangan dan Campuran, Petani Tak Perlu Galau
Politisi Senior Partai Golkar Firman Soebagyo saat mendampingi para petani melakukan panen padi di Pati, Jawa Tengah
JAKARTA – Wacana pemerintah yang akan mengimpor beras, jelas tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April.
Namun akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan. Dalam hal ini pemerintah menyebutnya sebagai “iron stock”.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian beserta jajarannya (18/03) di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta.
Rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton tahun ini sebagai bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara, hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Dapil Jateng III, Firman Soebagyo.
Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.
Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.
Langkah pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang.
Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH Bulog.
“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaannya di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada. Data penting itu belum dijelaskan oleh Bulog,” tegas politisi senior Golkar ini. (RH)
