Vaksinasi bagi Calon Jamaah Haji Perlu Diprioritaskan
BANDUNG – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah daerah Bandung Barat dan Kementerian Kesehatan memprioritaskan vaksinasi bagi para calon jamaah haji, yang mendapat kuota pemberangkatan tahun 2021.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan Wakil Bupati Bandung Barat beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat dalam Kunjungan Kerja Reses baru-baru ini (12/4/2021).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily (F-PG/ Jabar II) mengatakan, meski hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, terkait berapa persen kuota Jamaah Haji Indonesia yang bisa berangkat tahun ini, namun seluruh jamaah haji harus dipersiapkan dengan maksimal.
Salah satu syarat yang diterapkan pemerintah Arab Saudi adalah, calon jamaah haji, dan umroh harus sudah divaksin. Untuk itu, Ace Hasan meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, mengingat waktu pemberangkatan tinggal dua bulan saja.
“Karena di Bandung Barat ini dari 1037 calon jamaah haji baru 300 orang yang divaksin, kami berharap ini bisa divaksin secepatnya, incase jika pemberangkatan secara kuota penuh, pemerintah Arab Saudi mensyaratkan calon haji harus divaksin,” Jelas Ace Hasan.
Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi kepada para calon jamaah haji Kabupaten Bandung Barat, ia berharap seluruh calon jamaah haji bisa divaksin dan kuotanya tidak dikurangi.
“Kita berharap vaksinasi untuk jamaah haji ini bisa full di-support, karena baru 300 yang divaksin dari 1037, agar jika kuotanya full mudah-mudah semua sudah divaksin. Kita berharap kuotanya tidak perlu dikurangi, sehingga semua jamaah haji Bandung Barat bisa berangkat, “ tukas Hengki Kurniawan menjelaskan.
Komisi Delapan DPR RI dan Kementerian Agama, serta BPKH telah berkoordinasi untuk menyiapkan sejumlah scenario, jika pelaksanaan haji tahun ini kembali dibuka oleh pemerintah Arab Saudi.
Waspada Sesar Lembang
Komisi Delapan DPR RI meminta Pemerintah Daerah Bandung Barat memperhatikan potensi gempa yang bisa terjadi di Sesar Lembang yang berada di wilayah Bandung Barat. Masyarakat harus diberi edukasi dan mitigasi terhadap potensi bencana.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily mengatakan, masyarakat harus disiapkan untuk mengahadapi bencana, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Ace Hasan menambahkan, Komisi VIII mendorong program-program kesiap-siagaan bencana, seperti program desa tangguh bencana, maupun program milenial kebencanaan yang digagas Pemkab Bandung Barat.
“Karena di Bandung Barat terdapat Sesar Lembang, maka masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi atau mitigasi bencana. Wakil Bupati menyampaikan ada program Satgas Milenial Kebencanaan, ini langkah yang cukup baik dan patut disupport oleh pemerintah pusat terutama oleh BNPB dan Kemensos, agar masyarakat sejak awal memiliki kewaspadaan menghadapi bencana,“ ucap Tb. Ace Hasan Syadzily.
Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengatakan, Satgas Milenial Kebencanaan dibentuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Satgas ini akan datang ke desa-desa dan sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang antisipasi dan penanggulangan bencana, agar masyarakat siap jika bencana datang.
“Banyak kendala dalam komunikasi saat terjun ke masyarakat. Untuk memberikan edukasi anggaran sangat dibutuhkan, kami ingin mengkader para melineal ini untuk menjadi satgas milenial yang akan memberikan edukasi kepada mayarakat mengenai kebencanaan, ke lapangan, ke sekolah-sekolah nanti kalau sudah tatap muka, agar masyarakat paham terkait kebencanaan yang terjadi di Kab. Bandung Barat,” papar Hengki Kurniawan.
Sesar Lembang adalah sebuah patahan geser aktif yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung barat. Patahan ini memanjang dari Padalarang hingga Jatinangor sepanjang 29 kilometer. (Syahroni-TVR Parlemen)
