Amir Uskara: BPS Lembaga Tunggal Menghimpun Data, bukan Data Kementerian Sarat Kepentingan
Anggota Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua DPP PPP, Amir Uskara
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo geram atas hasil data yang diperolehnya dari beberapa kementerian yang berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ).
Sebagai contoh, data tingkat kemiskinan dan data peningkatan ekonomi masyarakat yang dihimpun oleh sejumlah kementerian tidak sama dengan data yang di himpun oleh BPS. Hal tersebut membuat Presiden Jokowi kelimpungan dalam mengambil langkah guna membuat kebijakan untuk masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, Presiden akhirnya mewacanakan untuk mengakhiri proyek penghimpunan data oleh kementerian. Karena dianggap ada oknum yang bermain dalam proyek tersebut, sehingga unsur kepentingan selalu hadir pada setiap hasil penghimpunan data itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPP PPP Amir Uskara, berpendapat, BPS seharusnya menjadi lembaga tunggal dalam melakukan penghimpunan data. Sehingga data yang dihimpun oleh sejumlah kementerian itu, tidak bisa dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan.
“Yang menjadi acuan DPR RI adalah data yang dihimpun oleh BPS, karena tidak ada unsur kepentingan (seperti data yang dihimpun oleh sejumlah kementerian, red),” kata Amir di Dialog Talkshow semangat pagi parlemen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/04/2016).
“BPS adalah lembaga yang obyektif dalam penghimpunan data, baik data kemiskinan, data pengangguran, data peningkatan ekonomi, dan lain-lainnya, Beda halnya dengan kementerian, data yang dihimpun pasti mengandung unsur kepentingan. Maka, BPS harus menjadi lembaga tunggal dalam menghimpun data agar tidak ada kebingungan bagi presiden dalam mengambil keputusan dan menciptakan kebijakan kebijakan untuk masyarakat,” jelas politisi Sulawesi Selatan ini. (Panji)
