PKS: Resilience atau Ketangguhan Tak Bisa Diharapkan Tumbuh Alami, Perlu Afirmatif Action Pemerintah
JAKARTA – Kini tinggal merealisasikan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tema HUT RI ke 76 Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh memang cocok untuk saat ini. Itu disampaikan oleh Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.
“Namun tentunya ini perlu komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk mewujudkannya. Karena ditengah pandemi ini memang banyak yang berguguran, baik jiwa, usaha maupun mental masyarakat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (17/8/2021).
“Resilience Atau ketangguhan tidak bisa diharapkan tumbuh alami, perlu adanya afirmatif action dari pemerintah. Sebagai contoh untuk mendapatkan herd imunity saja, kita harus melakukan vaksinasi pada 70 persen masyarakat, tidak bisa dibiarkan secara alami. Sehingga akan tercapai kekebalan kelompok atau ketangguhan secara fisik dalam hal imunitas terhadap Covid-19,” sambung Habib Aboe.
Menurut Ketua MKD DPR RI ini, ketangguhan dalam bidang ekonomi juga perlu ada dorongan dari pemerintah. Misalkan saja bantuan sembako untuk mereka yang terdampak Covid-19 janganlah menggunakan beras import ataupun gula import.
“Kita gunakan produk dalam negeri, sehingga para petani bisa bertahan di tengah pandemi,” ujar politisi asal Kalimantan Selatan ini.
Tentunya, lanjutnya, pemakaian produk dalam negeri untuk Bansos juga akan membawa efek berantai untuk para buruh tani, para kuli hingga pada pedagang.
“Kebijakan yang demikian akan menumbuhkan ketangguhan secara langsung di tengah masyarakat,” terangnya.
“Sedangkan jika kita ingin Indonesia tumbuh, tentunya kita harus kelola ekonomi ini dengan baik. Perlu ada langkah afirmatif dari pemerintah agar konsumsi rumah tangga terus berjalan, karena konsumsi rumah tangga berperan sebesar 54 persen terhadap perekonomian nasional,” papar Habib Aboe.
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, pemerintah perlu mengantisipasi efek samping dari PPKM yang terus diperpanjang. Karena penjanjangan ini berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, yang tentunya berpengaruh pada tingkat konsumsi rumah tangga. Ujungnya tentu pertumbuhan ekonomi akan terganggu.
“Langkah improvisasi new normal pada sektor usaha harus diambil pemerintah, hal ini untuk menjamin agar masyarakat terus berpendapatan. Sehingga konsumsi rumah tangga akan berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan perekonomian nasional,” jelasny
Ia juga menyampaikan, berbagai bantuan dan insentif harus tetap diberikan oleh pemerintah. Selain bantuan sosial, pemerintah bisa meringankan beban rakyat melalui insentif di bidang perpajakan. Misalkan saja dengan mengratiskan pajak motor roda dua. Jangan sampai masyarakat yang sedang kesusahan mengumpulkan uang harus terbebani dengan pajak tahunan motor.
“Insentif lain yang bisa diberikan adalah dengan menaikkan PTKP, misalkan saja dipatok 8 jutaan. Sehingga penghasilan masyarakat kelas menengah bawah tidak dikurangi pajak penghasilan lagi. Tentunini akan sangat membantu masyarakat untuk Tangguh dan Tumbuh di era pandemi seperti sekarang,” pungkasnya. (DR)
