Hermanto: Ada Beberapa Indikator Penurunan Kesejahteraan Rakyat
JAKARTA – Fraksi PKS DPR menilai pemerintah masih belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5,3%, tetapi realisasinya minus 2,07%.
Hal ini menjadi catatan bahwa pemerintah belum akurat dalam merancang APBN secara presisi. Strategi implementasinya juga kerap kali mengalami perubahan dengan melakukan refocusing yang tidak perlu sehingga akhirnya APBN mengalami disorientasi.
Anggota FPKS DPR Hermanto mengungkapkan hal tersebut saat membacakan Pandangan FPKS DPR terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2020 dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.
Konsekuensi dari ketidakakuratan rancangan APBN, lanjutnya, mengakibatkan ketidakpastian situasi ekonomi dan keuangan sehingga berdampak pada memburuknya kesejahteraan masyarakat.
“Terdapat beberapa indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Indikator tersebut antara lain, pertama: lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. “Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang menyebabkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju,” tutur Hermanto yang juga Anggota Badan Anggaran DPR ini.
Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59,1 juta per penduduk (US$4.174,5 per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56,9 juta per penduduk (US$3.911,7 per penduduk) pada 2020.
“FPKS melihat persoalan mendasar dari kegagalan pemerintah mencapai target-target makroekonomi selama 2020 karena pilihan-pilihan kebijakan yang lebih mementingkan persoalan ekonomi dibandingkan persoalan kesehatan,” papar Hermanto.
“Padahal sumber persoalan yang memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan negara-negara di dunia disebabkan ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi meluasnya penularan pandemi covid-19, ketidakkonsistenan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam penerapan lockdown, juga ketidaktegasan dalam membatasi orang asing masuk ke Indonesia,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)
