Golkar Pertanyakan Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih mempertanyakan peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia, yang cenderung naik turun kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, RI ditargetkan dapat masuk kategori negara yang sangat mudah berbisnis dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB).
”Apa rangking Kemudahan Berbisnis di Indonesia akan stagnan, di mana sampai sejauh ini masih berada di posisi 73 di dunia? Karena kita baru saja merilis Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sebagai pelayanan kemudahan perizinan usaha,” kata Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih pada Rapat Kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021) kemarin.
Demer menjelaskan, hal ini akan mempengaruhi instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan Menteri Bahlil, di mana waktu tiga tahun pada 2023, Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia sejatihnya mengisi peringkat 40 dunia.
“Jokowi memberikan waktu tiga tahun sampai dengan tahun 2023 itu harus berada di peringkat 40. Ini akan menjadi pekerjaan yang tidak mudah,” ujar Demer.
Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerangkan, untuk berusaha menempatkan posisi itu pada peringkat 60 dunia. Bahlil menjelaskan, memang di 2020 lalu tidak ada pengumuman mengenai rangking kemudahan berusaha di dunia.
“Di Indonesia masih di urutan 73 sejak kami masuk di BKPM hingga menjadi Kementerian Investasi belum ada pengumuman dari World Bank, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Kami baru balik kemarin dari World Bank. Kami menghadap World Bank, Insya Allah bulan Oktober tahun ini rencana ada pengumumannya,” ujar Bahlil. (DPR)
