Ini Disampaikan Fraksi Gerindra DPR Saat Rapat dengan Sekjen KKP

Oleh, Dr. H. Azikin Solthan, M.Si, anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulsel I

(Disampaikan saat Rapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Salam Indonesia Raya

Yang Terhormat,
1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;
2. Bapak Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, beserta seluruh
Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat
menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2022; dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dengan ini Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan
pertanyaan sebagai berikut;

Dirjen Perikanan Budidaya
1. Terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fraksi Partai Gerindra meminta Dirjen Perikanan Budidaya mengambil peran dalam sektor pangan, khususnya perikanan
budidaya untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan konsumsi.

2. Berdasarkan laporan realisasi penyerapan anggaran Dirjen Perikanan
Budidaya per 19 Agustus 2021 sebesar Rp477,5 miliar dari pagu refocusing Rp782 miliar. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa refocusing berdampak terhadap program bantuan Dirjen Perikanan Budidaya kepada masyarakat, terutama program yang membantu pemulihan
ekonomi masyarakat pembudidaya seperti Bioflok, bantuan pakan, bantuan induk dan benih ikan. Kami menanyakan, upaya dan langkah konkret Ditjen PB dalam mengatasi kekhawatiran CPCL yang terdampak refocusing ini?

3. Dalam usulan pagu anggaran tahun 2022, Dirjen Perikanan Budidaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.1 triliun dan pada usulan anggaran tambahan tahun 2022 sebesar Rp3.2 triliun. Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya mendukung usulan kedua pagu anggaran ini, dengan catatan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya, juga membantu para pembudidaya serta para pelaku usaha perikanan budidaya.

4. Menu anggaran Dirjen Perikanan Budidaya tahun 2022 menggambarkan
keberpihakan terhadap masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya. Fraksi Partai Gerindra meminta agar program bantuan pada masyarakat pelaku budidaya untuk tetap dijadikan program prioritas Ditjen PB yang mana berdampak langsung kepada pelaku usaha perikanan budidaya.

Pasalnya, selain menjaga roda ekonomi masyarakat, bantuan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stok kebutuhan ikan, khususnya produk perikanan budidaya di daerah.

5. Fraksi Partai Gerindra menyoroti rencana Menteri KP yang akan mengembangkan kawasan tambak udang skala besar (shrimp estate) di Tanah Air. Kami menanyakan, persoalan nasib petambak udang rakyat yang eksis saat ini. Apakah itu juga menjadi bagian dari rencana shrimp estate? Jangan sampai, petambak rakyat tidak dilibatkan dalam
pembangunan kawasan budidaya udang ini. Mengingat, dengan adanya dukungan dari para petambak, pembangunan shrimp estate dapat menghasilkan kawasan budidaya udang yang produktif dan berkualitas.

6. Catatan khusus dari Dapil Sulawesi: Terkait usulan yang kami ajukan berupa bantuan benih ikan air tawar sebanyak 825.000 ekor, pakan ikan sebanyak 8050 kg dan bibit rumput Laut jenis Cottoni sebanyak 10.000 kg. Respon awal yang telah kami terima dari UPT Balai Tatelu per tanggal 27 Agustus 2021, Balai Tatelu hanya mampu merealisasikan sekitar 100 Ribu ekor benih (12,12%) dari total usulan, “dengan alasan terkendala Ongkos Distribusi”. Untuk itu kami minta DJPB segera menindaklanjuti
kendala tersebut secara serius. Selain itu, kami juga meminta DJPB untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambat proses realisasi usulan bantuan pakan dan benih rumput laut dari kami yang ditangani oleh Balai Takalar. Besar harapan kami di tahun 2021 ini
seluruh usulan kami di lingkup DJPB dapat terealisasi hingga 100%. Mengingat usulan kami pada tahun 2020 yang lalu hanya terealisasi sebesar 13% (100.000 ekor benih dari total usulan 750.000 ekor).

Dirjen Perikanan Tangkap
1. Pemanfaatan subsektor perikanan tangkap akan terus menjadi target
semua pelaku usaha perikanan Indonesia. Kegiatan tersebut akan berpusat pada produksi perikanan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi besar. Fraksi Partai Gerindra menanyakan peran dan sektor apa yang bisa diambil oleh Dirjen Perikanan Tangkap dalam mendukung Badan
Pangan Nasional?

2. Pada laporan realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2021 bahwa
Dirjen PT telah merealisasikan 55,42 persen dari total pagu refocusing
sebesar Rp534,6 miliar. Fraksi Partai Gerindra dapat memahami kendala Dirjen Perikanan Tangkap dalam memenuhi target program strategisnya karena dampak refocusing anggaran tersebut. Namun demikian, kami mendorong Dirjen Perikanan Tangkap untuk berkomitmen
memaksimalkan penyerapan anggaran ini khususnya yang menjadi skala
prioritas Dirjen PT tahun 2021.

3. Terkait usulan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp768,8 miliar adapun usulan anggaran tambahan Rp3,4 triliun. Fraksi Partai Gerindra meminta Dirjen Perikanan Tangkap untuk menjadikan revitalisasi dan perbaikan pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Indonesia menjadi program skala prioritas. Menurut kami, perbaikan sarana prasarana pelabuhan perikanan yang modern mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta akurasi data produksi hasil tangkapan nelayan dapat dilakukan secara realtime. Hal ini penting untuk mengetahui kemampuan produktivitas perikanan tangkap tiap-tiap wilayah.

Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan)
1. Terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 pada Dirjen PSDKP, sebesar 72,82 persen dari total pagu refocusing Rp739,4 miliar. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa PSDKP termasuk Direktorat Jenderal dengan serapan anggaran tertinggi di lingkungan KKP. Kami mengapresiasi atas capaian penyerapan anggaran tersebut. Namun demikian, pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan kita belum mampu diawasi dengan maksimal.

Untuk itu, PSDKP harus terus meningkatkan kerjasama dengan instansi lain terkait pengawasan wilayah perairan kita karena dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dapat meminimalisir pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan kita secara berlebihan.

2. Maraknya perburuan terhadap spesies laut yang dilindungi seperti Dugong, Penyu, Paus dan Bambu Laut, Fraksi Partai Gerindra meminta Dirjen PSDKP menangani secara serius permasalahan ini. Karena kerugian negara yang ditimbulkan oleh penangkapan satwa laut yang dilindungi, bukan hanya berdampak dari segi materi namun juga dapat
mengganggu ekosistem laut.

3. Dirjen PSDKP mendapatkan Rp917,2 miliar pada usulan pagu anggaran
tahun 2022, dan mendapat usulan tambahan sebesar Rp634,3 miliar.

Fraksi Partai Gerindra concern terhadap penambahan jumlah kapal pengawas perikanan untuk mencegah terjadinya tindakan illegal fishing, pencurian, dan penyelundupan terhadap sumber daya kelautan kita.

Dirjen PDSPKP (Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan)
1. Fraksi Partai Gerindra mendukung perluasan program Gemarikan pada tahun anggaran 2022 karena program tersebut bukan saja sekedar mengkampanyekan pentingnya mengkonsumsi ikan, akan tetapi juga membantu para UMKM sektor perikanan dalam mempromosikan produk
perikanannya kepada masyarakat, dan PSDKP juga ikut membantu menyerap hasil produk mereka.

2. Terkait adanya refocusing anggaran KKP tahun 2021 pada Dirjen
PDSPKP, Fraksi Partai Gerindra meminta agar anggaran refocusing
tidak mengganggu kegiatan bimbingan teknis pelatihan produk olahan
perikanan kepada masyarakat khususnya bagi UMKM pemula yang ingin
bergerak di bidang usaha produk perikanan.

Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut)
1. Fraksi Partai Gerindra menilai realisasi penyerapan anggaran tahun 2021
pada Dirjen PRL sebesar 63,9 persen dari total pagu anggaran Rp281,5 miliar setelah direfocusing akan berdampak pada program prioritas Dirjen PRL seperti pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR), rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan dan penambahan luas kawasan
konservasi. Kami meminta Dirjen PRL untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antar lembaga guna menyiasati dampak dari refocusing anggaran yang ada.

Diketahui bahwa salah satu target pemerintah yakni mengurangi kebutuhan garam impor industri. Dirjen PRL memiliki peran penting untuk
menyukseskan target tersebut, salah satunya dengan memperluas jangkauan pembangunan washing plant. Fraksi Partai Gerindra meminta pada menu anggran tahun 2022 Dirjen PRL secara berkelanjutan
memberikan bantuan washing plant kepada koperasi garam rakyat, sehingga produksi garam rakyat dapat diserap oleh industri secara maksimal dengan harga yang wajar.
BRSDM KP (Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan & Perikanan)

1. Fraksi Partai Gerindra memandang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dirasa sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para pelaku sektor kelautan dan perikanan. Dalam mewujudkan hal tersebut, BRSDM perlu terus mengembangkan riset dan inovasi sektor kelautan perikanan melalui pendidikan agar kita mampu bersaing dengan pelaku sektor perikanan negara lain.

2. Pagu alokasi anggaran BRSDM begitu besar untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mengarahkan agar sistem pendidikan politeknik kelautan dan perikanan bertumpu pada pengembangan riset dan inovasi kelautan dan perikanan. Karena saat ini negara-negara maju sedang mengembangkan konsep blue economy akuakultur yang sangat berperan penting dalam pembangunan nasional.

BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan)
1. Fraksi Partai Gerindra berpendapat, perlunya kerjasama dan sinergitas
antara semua stakeholders dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan
keamanan pangan produk perikanan, baik dari sisi pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Maka diharapkan dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin di dalam hasil perikanan yang masih beredar di pasaran.

2. Adanya temuan jejak virus SARS-CoV-2, sedikit banyak menimbulkan pertanyaan tentang penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan (SJMKHP) di Tanah Air dan komitmen stakeholder perikanan dalam mengelola risiko dan mencegah kontaminasi produk perikanan. Oleh karenanya, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa perlunya langkah tepat bagi otoritas kompeten Indonesia untuk
melakukan penelusuran sekaligus evaluasi atas penerapan SJMKHP dan protokol kesehatan di sektor perikanan.
Mengingat, komitmen para pelaku usaha sangat dibutuhkan disini untuk mengkomunikasikan dan membiasakan karyawannya agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kerja dan kebersihan pribadi serta menerapkan aturan SJMKHP.

3. Sistem karantina, mutu, dan keamanan dari sektor kelautan dan perikanan kita perlu untuk terus dijaga. Untuk itu Fraksi Partai Gerindra menekankan kepada BKIPM sebagai ujung tombak dalam pengendalian mutu produk hasil perikanan harus bekerja keras guna menjamin
kelancaran ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia. Mengingat, kesiagaan sistem jaminan mutu produk KP dari hulu ke hilir harus senantiasa diperhatikan.

SETJEN (Sekretaris Jenderal)
1. Dalam rincian usulan program dan kegiatan tahun 2022 pada Setjen KKP,
terdapat alokasi anggaran untuk Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (PNBP) sebesar Rp48,7 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan modal usaha kelautan dan perikanan yang dimaksud?

2. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan peruntukkan dari pada
Sarana Riset Data Citra Satelit Radar yang masuk dalam program
dukungan manajemen.
ITJEN (Inspektorat Jenderal)

1. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Itjen KKP benar-benar memanfaatkan anggaran sebesar Rp83,4 miliar secara maksimal sesuai dengan target program kerja Itjen KKP. Kami meminta dengan alokasi anggaran tersebut, Itjen KKP dapat meningkatkan kinerjanya agar pada
tahun 2022 KKP kembali memperoleh opini WTP dari BPK-RI.

2. Itjen KKP bertugas sebagai pengawas intern dan berperan dalam pengawasan serta pengendalian belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Oleh karenanya, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Itjen KKP untuk secara berkala melakukan evaluasi tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah lingkup KKP, sebagai salah satu instrumen utama dalam mengukur capaian efektivitas
pemanfaatan Bantuan Pemerintah. Melalui evaluasi ini juga akan diperoleh gambaran kondisi pemanfaatan Bantuan Pemerintah baik pada tahun sebelum ataupun tahun-tahun yang akan datang, dan dapat disampaikan rekomendasi yang tepat untuk optimalisasi pelaksanaan
Bantuan Pemerintah selanjutnya.

3. Fraksi Partai Gerindra berharap Itjen KKP dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara maksimal, serta menjadi consulting partner dalam
pelaksanaan program atau kegiatan strategis dari setiap unit Eselon I di
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengingat, pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program kerja di KKP berjalan dengan baik dan terukur.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;
Bapak Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra
dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen dan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini kami sampaikan.

Atas perhatiaan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Indonesia Raya.
KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI
1. G. Budisatrio Djiwandono – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU – Kapoksi
3. DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. – Anggota
4. Ir. H. TA Khalid, M.M. – Anggota
5. DR. H. Azikin Solthan, M.Si. – Anggota
6. Hj. Renny Astuti, S.H., S.pN. – Anggota
7. Ir. Dwita Ria Gunadi – Anggota