Munas ARDIN Pilih Kembali Bambang Soesatyo
JAKARTA, Lintasprlemen.com -Musyawarah Nasional II Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor Indonesia (ARDIN) yang dihadiri 34 Dewan Pengurus Daerah Provinsi seluruh Indonesia secara aklamasi mendapuk Bambang Soesatyo kembali menjadi Ketua Umum Ardin Indonesia untuk periode 2016-2021 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (29/04/2016) lalu.
Munas Ardin Indonesia yang dibuka secara Ketua DPR RI Ade Komarudin dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Perindustrian RI Saleh Husen serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani itu mengeluarkan beberapa keputusan Munas.
“Pertama, mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak untuk kepentingan rakyat. Kedua, berharap agar dana yang bakal masuk dari pengampunan pajak tersebut selain ke infrastruktur juga harus diarahkan sebesar-besarnya kepada sektor UMKM,” kata Bambang seperti rilis yang diterima Lintasparlemen.com, Jakarta, Sabtu (30/04/2016) kemarin.
“Ketiga, mendesak pemerintah melalui Kadin Indonesia untuk segera menata kembalj sistem sertifikasi badan usaha (SBU). Keempat, mendesak Otoritas keuangan dan perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman yang diradakan sangat berat dan tidak kompetitif. Kelima, mendukung pemerintah memangkas mata rantai birokrasi dan berbagai pungutan dalam perijinan dan menegakan kepastian hukum serta penurunan berbagai tarif pajak yang selama ini dirasakan memberatkan dunia usaha nasional,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor (ARDIN) Indonesia menjadikan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai peluang untuk berkompetisi dengan negara lain. Menurut Tjahjo, pemerintah sendiri terus melakukan deregulasi dan perombakan kebijakan ekonomi. Pengusaha punya peran untuk tumbuh dan bersaing.
“Saya kira era MEA ini bukan tantangan, tapi era kompetisi, peluang untuk ARDIN untuk bersinergi. Jalin juga mitra dengan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Tjahjo.
Tjahyo mengharapkan, antara pemerintah dan pengusaha harus kompak. Saat ini, pemerintah tengah membenahi birokrasi dan panjangnya perizinan. Pemerintah daerah juga diminta berkordinasi baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda) untuk membangun persamaan persepsi.
Kemudian, ia juga meminta kepada para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan peluang kepada swasta untuk berkembang. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) , kata Tjahjo juga mendorong agar alokasi anggaran pembangunan merata ke pengusaha.
“Anggaran pusat harus dinikmati pengusaha daerah, jangan semua diborong oleh pengusaha Jakarta, bagaimana memberdayakan, memberikan peran, kesempatan pada pengusaha di tingkat lokal. Makanya lewat forum ini menciptakan sistem yang lebih baik lagi,” ujar dia.
Ketua Umum ARDIN Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan, posisi Mendagri sebagai pembina kepala daerah bisa melindungi peran pengusaha yang saat ini mengalami kesulitan. Menurut dia, selama ini di daerah, tender pemerintah kerap terjadi permainan.
“Jadi yang menang tender, dia lagi, dia lagi. Kami menaruh harapan besar pada mendagri, berikan imbauan kepada kepala daerah mendahulukan produk dalam negeri dan utamakan pengusaha lokal, agar UKM lokal juga terbantu,” ujar Bambang. (Mahabbahtaein)
