Kesalahan Gus Yaqut dan Peranan Semestinya Lemhanas Lakukan
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal dengan julukan Gus Yaqut, mengeluarkan pendapat yang keliru dan berimplikasi serius terkait keberadaan dan historisitas Kementerian Agama. Kalau yang mengeluarkan pendapat bukan sekelas menteri, tentu tidak terlalu menyita perhatian, mengingat kedudukannya sebagai pemerintah dan pengambil kebijakan. Bagaimana jika renstra suatu kebijakan disusun berdasarkan pandangan yang keliru, tentulah fatal akibatnya, dan berbahaya.
Masalahnya adalah bahwa Gus Yaqut memiliki pandangan bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan hadiah khusus buat NU secara spesifik, bukan untuk umat Islam, yang dengan demikian menurutnya wajar bila NU sekarang memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama. Menurut dia, hal itu “konsesi” atas upaya NU berperan menghapuskan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti yang terdapat dalam Piagam Jakarta.
Tentu saja, pendapat tersebut tidak memiliki argumen historis, kecuali jika sengaja ditawarkan untuk membalikkan kenyataan sejarah dan menawarkan posisi dan bargaining politik dalam rezim Jokowi yang makin ke belakang, bermetamorfosis layaknya sekumpulan pemegang saham yang mengejar dominasi dan keuntungan.
Bila ternyata pernyataan tersebut sengaja dilemparkan untuk mengamankan bargaining politik, maka sudah tentu hal itu juga akan membawa kepada perselisihan dan rawan terjadinya persinggungan menuju perpecahan.
Dalam konteks ini, penulis malah teringat dengan peranan Lemhanas. Kemana Lemhanas? Mengapa tidak ada antisipasi supaya kecerobohan semacam ini tidak terjadi?
Lemhanas merupakan lembaga yang dapat berperan menyamakan persepsi terkait sejarah nasional, khususnya mengenai dinamika kenegaraan pada awal-awal selepas kemerdekaan sampai terbentuknya integrasi nasional, dengan apa yang kini dikobar-kobarkan: NKRI. Bukankah kesamaan persepsi akan menjamin ketahanan nasional seperti maksud dari pada Lemhanas?
Seharusnya, untuk mengantisipasi kasus-kasus semacam ini, Lemhanas dapat menyelenggarakan pembelajaran kepada para calon-calon ekskutif dan legislatif, malahan kepada para konglomerat, terkait sejarah dan dinamika Republik Indonesia, terutama untuk mencegah kesalahan pandangan seperti yang terjadi pada Menteri Agama sekarang ini.
Sekiranya mereka membaca dan mengetahui Risalah BPUPKI, Sekitar Proklamasi, Republik Indonesia Serikat dan Dinamikanya, Jatuh Bangunnya Pemerintahan Parlementer, dst, niscaya kesalahan akan dapat dicegah.
Belajar dari kasus ini, Lemhanas mustinya tidak puas dengan apa yang dicapainya selama ini. Bila perlu, Lemhanas dapat mengedukasi Presiden terkait sejarah dan dinamika Republik ini agar tidak sekali-kali, mengulangi kesalahan rezim-rezim di masa lalu. Bukan apa-apa, sekarang gejala tidak dapatnya rezim dikoreksi karena kesalahannya makin nyata, akibat saluran melalui DPR sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, akibat DPR telah terkontrol oleh ketua-ketua partai.
Atau bagaimana caranya, jika seseorang sudah jadi menteri apalagi jadi Presiden atau Menko, supaya tidak hanya hapal Pancasila, tapi juga mengetahui dan memahami periode-periode menentukan, seperti tahun 1945 – 1950, 1950 -1959, 1959 – 1965, 1965 – 1998, 1998 – sekarang.
Periode-periode tersebut, dia harus tahu aktornya siapa saja, jalan ceritanya seperti apa, konflik dan sumber konfliknya seperti apa, karakteristik kisahnya seperti apa, paham dan konteksnya seperti apa. Sekurang-kurangnya itu.
Bila perlu, jika nanti dalam pertarungan capres- cawapres 2024, Lemhanas harus mengambil kesempatan untuk menguji pemahaman dan pengetahuan sejarah negeri ini kepada para kontestan. Supaya tidak seperti sekarang.
Harusnya, Jokowi sebagai Presiden, sudah semestinya menegur pembantunya tersebut, Menteri Agama. Tapi bagaimana dia harus menegur, dia sendiri mungkin tidak tahu menahu bagaimana dinamika 1945 itu berkaitan dengan Piagam Jakarta, Kementerian Agama, Umat Islam dan Peranan NU.
Wallahua’lam.
