KPK Sebut Uang Mahar Caketum Golkar Bermasalah, Bambang Soesetyo Sebut Akom Terpaksa Bayar
ilustrasi Munaslub Golkar
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Meski KPK meminta para Caketum Golkar termasuk Ade Komarudin (Akom) untuk tidak menyetor uang pendaftaran caketum Rp 1 miliar. Namun, dengan terpaksa caketum Akom yang juga Ketua DPR RI itu menyetor uang mahar tersebut.
Melalui Bendahara Umum DPP Golkar yang juga tim sukses Akom, Bambang Soesetyo mengaku pihaknya terpaksa menyetor uang mahar itu. Jika tidak setor uang itu maka panitia akan mencoret Akom dari persaingan Caketum Golkar yang digelar di Bali ini.
“Awalnya kami keberatan (membayar uang mahar itu, red) karena kami sudah dengar KPK melarang dan menganjurkan agar uang pendaftaran bagi caketum Rp 1 miliar itu ditiadakan,” kata Bambang Soesetyo dalam siaran persnya yang diterima Lintasparlemen.com, Jumat (06/05/2016).
“Jujur saja kami ‘terpaksa’ mengikuti permintaan panitia agar dana Rp 1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jan 12.00 WIB. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri,” sambungnya.
Berbagai kalangan termasuk di media sosial (Medsoa) menolak kebijakan panitia memasukan bayar mahar sebagai syarat. Namun, panitia tetap bersikukuh memasukah tersebut. Tak tahu apa tujuan utamanya?
Bahkan Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Kadafi meminta mahal Rp1 miliar harus itu distop saja, tidak dilanjutkan.
“Ini bisa juga masuk dalam money politic yang hanya membuat Golkar tidak sehat di mata publik. Padahal, banyak kader Golkar yang potensial untuk jadi ketum Golkar tapi tidak punya duit, dan masa dilarang untuk jadi calon ketum Golkar karena tidak punya duit 1 milyar,” jelas Uchok.
“Kalau tetap Rp1 miliar dijadikan mahar, berarti Golkar sudah benar-benar rusak oleh money politic ini, dan akan menjadi preseden buruk buat partai sendiri,” sambung Uchok.
Alasan itu pula Bambang Soesetyo merasa heran dengan sikap panitia munaslub yang terus memaksakan aturan main itu tetap ada. Tentu ini bentuk kemunduran bagi Golkar sebagai partai mandiri.
“Kami cukup prihatin dan menyedihkan memang melihat kondisi ini. Sebab baru kali ini sepanjang sejarah Golkar dan partai di Indonesia ada persyaratan seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya,” ungkap Ketua Komisi III DPR ini bersedih. (Mahabbahtaein)
