Adies Kadir Evaluasi Penegakan Hukum RI 2024: Tahun Penuh Tantangan dan Pencapaian untuk Polri dan Kejaksaan

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum melakukan evaluasi bagi penegakan hukum di Indonesia. Adies menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI.

Menurut Adies Kadir, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik yang harus segera diselesaikan.

“Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll Tangerang-Merak, mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pembinaan profesionalitas, disiplin, dan integritas anggota Polri,” kata Adies dalam keterangan tertulisnya diterima wartawan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Adies Kadir juga menyoroti kasus pemerasan yang terjadi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 kembali mempertontonkan budaya koruptif di institusi penegak hukum. Tantangan lainnya mencakup maraknya kasus geng motor dan premanisme di beberapa kota besar, yang menguji efektivitas upaya pemberantasan kejahatan jalanan oleh Polri. “Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam model pembinaan Polri untuk memastikan profesionalisme dan penguatan kepercayaan masyarakat,” sambung Anggota Komisi III DPR RI ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa sejumlah kasus yang ditangani Kejaksaan juga tidak lepas dari sorotan publik. Untuk itu, Adies menegaskan kasus korupsi timah, kasus nikel Blok Mandiodo, dan penyelesaian kasus yang melibatkan Thomas Lembong menuai kritik luas dari publik yang perlu dilakukan transparansi yang profesional dalam menanganinya.

“Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam penanganan kasus besar yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik,” ujar politisi asal Dapil Jawa Timur I ini.

Namun, di tengah kritik tersebut, Adies yang juga Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini mengungkapkan Kejaksaan Agung juga mencatat prestasi signifikan dengan berhasil mengembalikan Rp 1,6 triliun ke kas negara. Pencapaian ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara.

“Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki kinerja Kejaksaan dan memastikan bahwa penanganan kasus besar dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berintegritas,” pungkas Adies Kadir.