‘Jika Jokowi Melakukan Reshuffle Harus Berhati-hati Melakukannya’
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat asal Dapil Sulawesi Selatan III Bahrum Daido
JAKARTA, LintasParlemen.com – Setelah PKS, PAN dan yang terakhir Partai Golkar usai menggelar Munaslub di Bali resmi mendukung pemerintah. Isu terkait reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla makin kencang berembus.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido angkat suara bahwa persoalan reshuffle adalah isu yang menarik minat sejumlah kalangan. Namun, Presiden Jokowi sebagai pemilik kewenangan melakukan pergantian kabinat harus mengedepankan kehati-hatian mengambil sebuah kebijakan.
“Reshuffle memang menjadi sesuatu hal yang sangat seksi di kalangan politik, karena reshuffle adalah salah satu bentu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Pendapat saya reshuffle itu sangat perlu tapi harus hati-hati,” kata Bahrum usai ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, Senayan, Jakarta, Selasa (16/05/2016) kemarin.
“Apalagi dengan kondisi sekarang dengan adanya partai yang bergabung dengan Golkar, PKS PAN tentu mereka butuh menteri dan mereka butuh kue kekuasaan. Kita tak bisa menafikan dengan adanya pendukung partai politik itu menginginkan kekuasaan, menginginkan menteri. Untuk itu, untuk tidak terjadi kekelisahanan, tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan dari kader partai pendukung pemerintah memang harus segera dilakukan reshuffle,” sambung Bahrum.
Politisi asal Sulawesi Selatan II ini, mengingatkan Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet perlu mengedepankan sikap prefosionalisme mengganti jajaran kabinetnya yang tidak memiliki kinerja yang baik.
“Harus hati-hati (melakukan reshuffle, red) karena kinerja salah seorang menteri itu tidak dapat kita nilai dengan betul-betul objektif dengan rentan waktu yang sangat sedikit. Kita memerlukan 2-3 tahun. Kalau baru setahun sudah melakukan reshuffle, sebenarnya belum bisa menilai kinerja seorang. Tapi kalau kalau melihat feeling politik yang ada reshuffle itu bisa kita tentukan dari hasil kerja seorang menteri itu,” jelas Mantan Bupati Luwu ini. (Mahabbahtaein)
