Adies Kadir: Pentingnya Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8% 2025-2029

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada periode 2025-2029. Untuk itu, Adies mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tetap konsisten dengan target tersebut sejak masa kampanye hingga saat ini.

Adies menyadari upaya pertumbuhan ekonomi ini di tengah tantangan ekonomi keuangan global yang sedang bergejolak bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, Adies mengajak semua pihak bersama bekerja keras untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut.

Ketua Umum DPP Ormas MKGR ini juga menyoroti proyeksi inflasi tahun 2025 yang dipatok pada kisaran 2,5 persen dalam APBN 2025. la optimistis target ini akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen.

“Meskipun inflasi nantinya mengalami peningkatan di atas 2,5 persen, hal tersebut masih dapat diterima selama pertumbuhan ekonomi tetap berada jauh di atas 5,2 persen,” kata Adies, dalam keterangan tertulis Senin (10/2/2025).

Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan harus tetap fleksibel, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas dengan kombinasi pendekatan ekspansif-kontraktif.

Selain itu, Adies juga menyinggung polemik revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sempat muncul ke permukaan pada 2020. Saat itu, wacana pembentukan kembali Dewan Moneter mendapat kritik tajam karena dianggap mengancam independensi Bank Indonesia.

Namun, rencana tersebut akhirnya tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Saya memahami kegelisahan yang dirasakan rekan-rekan di DPR saat itu. Namun, ke depan saya optimis bahwa Komisi XI DPR RI akan mampu menjalankan peran dalam mensinergikan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar sejalan menuju visi Indonesia Maju 2045,” ujar Adies.

Adies mengatakan APBN 2025 merupakan dokumen yang kredibel dan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha, baik individu maupun korporasi, dalam menyusun strategi anggaran dan investasi.

“DPR RI berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan APBN 2025 sebagai fondasi kuat dalam merealisasikan target-target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” tuturnya.