Dede Yusuf Ungkapkan Pihak Pemerintah Sudah Siapkan Skema Pendanaan PSU Pilkada
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya di DPR RI telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah sehingga diberikan waktu 10 hari sejak untuk menyiapkan skema pendanaan PSU Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar tahun ini. Hal itu terhitung sejak rapat dengan pemerintah hari Jumat (7/3/2025) yang molor menjadi Senin 10 Maret 2025 karena tak ada rapat pada tanggal tersebut.
“Ya, kami memberi kesempatan pemerintah 10 hari sejak raker kemarin. Dan harusnya hari Jumat ini sudah siap mereka, tetapi karena hari Jumat kita tidak ada raker, jadi hari Senin. Tapi saya dapat informasi, pemerintah sudah siap,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Dede Yusuf juga menyoroti bahwa dari 24 daerah yang menggelar PSU, sekitar 16 daerah tidak sanggup membiayai sendiri. Hingga saat ini, laporan dari pemerintah provinsi terkait kesiapan pendanaan masih belum diterima.
“Nah, skemanya besok hari Senin akan dilaporkan kepada Komisi II. Dari 24 PSU mungkin sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri. Provinsi belum melaporkan sih. Ini kita berbicara masih (tingkat) kabupaten/kotanya. Banyak faktor kenapa tidak bisa membiayai, salah satunya mungkin habis-habisan waktu Pilkada kemarin, jadi tidak mempersiapkan untuk adanya PSU,” paparnya.
Sementara itu, Legislator dapil Jawa Barat II itu juga menyatakan untuk pelaksanaan PSU di Jawa Barat sendiri menurutnya aman. “Pemerintah Jawa Barat terdapat satu daerah yang PSU, kebutuhannya hanya 60 miliar, pemerintah provinsi menyiapkan 30 miliar, dan dari KPU punya SILPA, itu dipakai 30 miliar. Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” tambahnya.
Secara nasional, kebutuhan pendanaan untuk 24 daerah yang melaksanakan PSU diperkirakan mencapai 750 miliar rupiah, di luar biaya pengamanan. Jika ditambah dengan biaya pengamanan, total anggaran bisa mencapai 900 miliar hingga 1 triliun rupiah.
“(PSU) Nasional itu dari 24 PSU sekitar 750 miliar di luar biaya pengamanan. Jadi kalau biaya plus minus biaya pengamanan, bisa mencapai 900 sampai 1 triliun,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
